Padahal, saat dirinya mengajukan daftar pengajuan yang disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) kepada DPR-RI di 6 Desember 2021 yang lalu, sebagian besar dana ataupun kerugian telah diselesaikan oleh ketiga perusahaan asuransi tersebut.
“Untuk korban yang masuk pengaduan setelah RDP, proses refund serasa dipersulit oleh perusahaan asuransi. Seharusnya OJK memakai wewenangnya untuk memerintahkan perusahaan asuransi segera menyelesaikan,” imbuhnya.
Sedangkan, terkait produk PAYDI yang sudah mulai dipasarkan ini, dirinya menilai produk tersebut masih memiliki sistem yang sama seperti unit link, dimana produk tersebut dinilai hanya menguntungkan perusahaan dan nasabah harus menanggung risiko investasi tersebut.
“Dengan alih alih mau lindungi nasabah, OJK membuat aturan yang lebih ketat, tapi apakah OJK bisa jamin? Tetap saja jika nanti terjadi lagi, semua nasabah yang tanggung. Label OJK tak menjamin, semua sudah terbukti. Tetap Masyarakat yang menjerit, apalagi PAYDI tak di jamin LPP,” ujar Maria.
 sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran terbaru mengenai Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi){kind=link}