Thursday, June 30, 2022
Keuangan News
Advertisement
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini
  • Syariah
No Result
View All Result
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini
  • Syariah
No Result
View All Result
KeuanganNews.id
No Result
View All Result
Home Headline

PMII: Jika Dibandingkan dengan Orba, Rezim sekarang Justru Lebih Kejam!

by Redaksi
24/06/2022 12:32 AM
in Headline, Tokoh
A A
PB PMII menyebut rezim demokratis sekarang

Foto Istimewa

Share on FacebookShare on Twitter

KNews.id- PB PMII menyebut rezim demokratis sekarang justru lebih kejam jika dibandingkan dengan orde baru. Ada beberapa kriteria yang dipaparkan PMII soal ini.

PMII menyebut rezim sekarang lebih buruk dari orde baru karena negara melakukan tindakan represi, hilangnya demos (rakyat), anti demokrasi, produk Undang-undang buruk, dan ketakutan publik dalam beraspirasi. Dan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyebut persatuan rakyat akan menumbangkan rezim oligarki di Pilpres 2024 nanti.

“Pilpres 2024 momentum bagi rakyat agar bangkit dan bergerak untuk melawan dominasi rezim oligarki. Bayangkan saja, demokrasi di Indonesia telah mengarah kepada sistem otoritarianisme seperti era Orde Baru (Orba),” jelas Hasnu Wakil Sekretaris Jendral PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Selasa (21/6).

Baca juga:

Ini Dia Profil David Engel, Pakar Australia yang Berani Menyebut Presiden Jokowi “Bodoh”!

GP Ansor Mengharamkan Kadernya Gabung ke PKS

Jokowi dalam Jebakan Maut!

Menurut Hasnu, konstruksi perpolitikan Indonesia saat ini tengah diperhadapkan bukan lagi melawan kekuatan tunggal (oligarki murni). Akan tetapi telah bertrasformasi membentuk kartelisasi oligarkis. Sehingga, meretas fenomena itu membutuhkan persatuan rakyat.

Hasnu menjelaskan, apakah rakyat mau jika rezim otoriter berkuasa lagi? Di mana cara kerja rezim otoriter itu negara melakukan tindakan represi, hilangnya demos (rakyat), anti demokrasi, produk Undang-undang buruk, dan ketakutan publik dalam beraspirasi. Sistem centralies-militeris harus berakhir di Pilpres 2024.

“Jika dibandingkan dengan orde baru, rezim demokratis sekarang justru lebih kejam. Saat ini, negara menggunakan instrumen hukum, demokrasi, teknologi, dan cyber. Itu lah yang sering digunakan rezim,” jelas Hasnu.

Konsekuensi demokrasi Indonesia di bawah kendali kartel politik, dapat dilihat dari perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan akademik, dan kebebasan aktivis dan pembela HAM.

Padahal, jelas Hasnu, tujuan utama reformasi itu adalah mereform agenda-agenda atau mengoreksi otoritarianisme orde baru. Termasuk upaya rakyat dalam meruntuhkan dominasi oligarki warisan orde lama. Hasnu menjelaskan, pasca reformasi bangsa ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Salah satunya, agar rakyat memastikan negeri ini tidak dicengkram oleh oligarki, serta kepemimpinan nasional kita di 2024 nantinya, bukan capres hasil operasi mindset dari oligarki. Sebagai rakyat, lanjut Hasnu, kita harus jujur mengatakan bahwa negara ini tidak dalam keadaan baik. Demokrasi dan negara tersandera oligarki.

Untuk keluar dari situasi ini, maka rakyat wajib melawan, dengan tidak memilih capres desain oligarki melalui buzzer, framming media, lembaga survei bayaran.

“Hanya persatuan rakyat lah yang akan mengakhiri kekuatan oligarki di panggung politik tanah air. Secara otomatis, rakyat akan mengakhiri produk undang-undang yang menguntungkan kelompok oligarki-kapitalis seperti revisi UU KPK, UU Minerba, dan Omnibus Law Ciptaker saat ini,” jelas Hasnu.

Selanjutnya, kata Hasnu, rakyat harus mengalihkan suaranya kepada capres non-oligarki. Kalau tidak ada capres non-oligarki, rakyat berhak untuk tidak memilih. Hasnu melanjutkan, publik harus lebih cerdas saat Pilpres mendatang, melihat latar belakang, kapasitas, dan prestasi para capres yang akan berlaga di pemilu 2024.

“Jika yang tampil dan terpilih adalah sosok-sosok capres dengan hanya modal pencitraan dan dari hasil manipulasi oligarki-kapitalis melalui lembaga survei berbayar, framing media, buzzer bayaran, maka apa yang bisa diharapkan bagi masa depan bangsa ini?,” ujar Hasnu.

Rakyat harus sadar, kata Hasnu, sesungguhnya, Pemilu itu momentum yang tepat bagi rakyat di negeri ini agar melakukan evaluasi, suksesi, memberikan hukuman, dan proyeksi atas masa depan negeri ini. Rakyat harus bersatu, rakyat harus berdaulat dalam menyongsong tatanan perubahan dan peradaban bangsa ke arah yang lebih beradab.

“Pemilu 2024, rakyat harus berani untuk melawan. Kemudian, rakyat bisa memberi hukuman keras kepada parpol pada saat Pilpres dan Pileg. Jangan memberi suara kepada parpol yang mendukung capres dan caleg oligarki,” tegas pimpinan PB PMII menanggapi rezim sekarang yang disebut lebih kejam dari orde baru. (AHM/pjkstu)

Tags: PB PMII menyebut rezim demokratis sekarang

Berita Terkait

Seorang pakar dari Australia David Engel 
Asia

Ini Dia Profil David Engel, Pakar Australia yang Berani Menyebut Presiden Jokowi “Bodoh”!

30/06/2022 10:20 PM
Yang penting memberikan
Headline

GP Ansor Mengharamkan Kadernya Gabung ke PKS

30/06/2022 10:10 PM
Dalam pertemuan G7 di Jerman
Headline

Jokowi dalam Jebakan Maut!

30/06/2022 9:35 PM

Recent News

Seorang pakar dari Australia David Engel 

Ini Dia Profil David Engel, Pakar Australia yang Berani Menyebut Presiden Jokowi “Bodoh”!

30/06/2022 10:20 PM
Yang penting memberikan

GP Ansor Mengharamkan Kadernya Gabung ke PKS

30/06/2022 10:10 PM
Dalam pertemuan G7 di Jerman

Jokowi dalam Jebakan Maut!

30/06/2022 9:35 PM
DALAM pertemuan G7 di Jerman

Biden ke Jokowi: Memihak RRC, Artinya Melawan AS!

30/06/2022 8:40 PM
Otonomi khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB)

Ambrosius: DOB dan Otsus Bentuk Penjajahan Pemerintahan Jokowi di Papua!

30/06/2022 8:14 PM
Membela Holywings, Eko Kuntadhi Disemprot Felix Siauw: Orang yang Masuk Neraka Juga Bilang Gitu!

Membela Holywings, Eko Kuntadhi Disemprot Felix Siauw: Orang yang Masuk Neraka Juga Bilang Gitu!

30/06/2022 6:34 PM
SMRC selalu memposisikan Anies Baswedan

Saiful Mujani Menyerang Gubernur DKI, Muslim Arbi: Hasil SMRC selalu Posisikan Anies Baswedan Keok!

30/06/2022 6:32 PM
Rizal Ramli: Bungkam Suara Kritis, Pemerintah Bikin Aturan Mirip RRC

RR: Bungkam Suara Kritis, Pemerintah Bikin Aturan Mirip RRC

30/06/2022 6:31 PM
Pernyataan Perdana Menteri Italia Mario

Rusia Panas ke Italia terkait Jokowi Menyebut Putin tak ke G20 Bali!

30/06/2022 6:30 PM
Holywings Resmi Ditutup, Gus Miftah ke Karyawan: Jangan Jadi 'MTS'

Holywings Resmi Ditutup, Gus Miftah ke Karyawan: Jangan Jadi ‘MTS’

30/06/2022 6:29 PM

Populer

  • petinggi Cina berdiskusi di ruang luas berwarna merah

    RRC Cemas Menghadapi Fenomena Anies Baswedan!

    6962 shares
    Share 2785 Tweet 1741
  • Pemuda Papua Memberi Dukungan untuk Anies Baswedan dan Menolak PDIP: Kami tidak Butuh Pemimpin Berhati Busuk seperti Megawati!

    1627 shares
    Share 651 Tweet 407
  • Timnas Israel Datang ke Indonesia, Novel Bamukmin: Kami akan Mengepung Bandara, Hotel, dan Stadion!

    1222 shares
    Share 489 Tweet 306
  • Warga Papua: Surya Paloh Ambil Saja Anies Baswedan, Jangan Ganjar!

    1177 shares
    Share 471 Tweet 294
  • Gubernur DKI Jakarta Resmi Mencabut Izin Operasi Holywings, Netizen: Calon RI 1!

    1099 shares
    Share 440 Tweet 275

ABOUT US

Keuangan News

Follow us on social media:

  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami
  • Advertisement
  • Privacy
  • Kontak Kami

© 2022 Keuangannews.id - Desain and Develop by ahmad beritaatpm.id.

No Result
View All Result
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini
  • Syariah

© 2022 Keuangannews.id - Desain and Develop by ahmad beritaatpm.id.