KNews.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi penghambat dalam transformasi ekonomi Indonesia. Dalam pidato pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8), persoalan tersebut dianalogikan sebagai ‘duri dalam daging’ yang perlu dicabut untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional,” ucapnya. Dari pernyataan tersebut, terdapat enam persoalan yang secara eksplisit disorot, mulai dari ketergantungan impor hingga berbagai hambatan yang menggerus daya saing.
1. Ketergantungan Impor Ketergantungan impor jadi perhatian karena kebutuhan barang atau produk tertentu yang terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri dapat membuat perekonomian lebih rentan terhadap perubahan kondisi perdagangan dan ekonomi global. Dalam pidatonya, pengurangan ketergantungan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi nasional.
2. Nilai Tambah Sumber Daya Alam Masih Rendah Persoalan kedua adalah rendahnya nilai tambah sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar. Namun, persoalannya bukan hanya bagaimana sumber daya tersebut dieksploitasi, melainkan juga bagaimana hasilnya dapat memberikan nilai ekonomi lebih besar di dalam negeri. Karena itu, hilirisasi disebut dalam pidato sebagai salah satu kunci transformasi ekonomi. Hilirisasi pada dasarnya mendorong agar komoditas tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan nilai tambah.
3. Under Invoicing Istilah berikutnya yang disorot adalah under invoicing. Secara sederhana, under invoicing merujuk pada pencantuman nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya dalam dokumen perdagangan. Praktik tersebut menjadi perhatian karena nilai transaksi yang tercatat dalam dokumen perdagangan berkaitan dengan berbagai aspek dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan.
4. Transfer Pricing Prabowo juga menyebut transfer pricing sebagai salah satu ‘duri’ ekonomi. Transfer ini berkaitan dengan penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, misalnya perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha. Transfer pricing sendiri bukan otomatis merupakan pelanggaran. Persoalan muncul apabila penetapan harga dalam transaksi tersebut dilakukan tidak sesuai ketentuan atau digunakan untuk tujuan yang melanggar aturan.
5. Inefisiensi Persoalan kelima yang disebut adalah inefisiensi. Dalam konteks transformasi ekonomi, inefisiensi dapat dipahami sebagai kondisi ketika sumber daya, biaya, waktu, atau proses belum digunakan secara optimal sehingga menghambat produktivitas dan daya saing.
Dalam pidato tersebut, sejumlah kebijakan pemerintah disebut sebagai sistem yang saling terkait. Di antaranya Danantara, Kebijakan Ekspor Satu Pintu, swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih. Untuk memperkuat ekonomi, hilirisasi disebut sebagai salah satu kunci.
Sementara itu, petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM disebut sebagai bagian dari penggerak ekonomi. Prabowo juga menyebut ekonomi nasional tetap tumbuh di atas 5 persen, inflasi terkendali, serta upaya peningkatan tax ratio dan penurunan kemiskinan terus dilakukan. Prabowo menyebut enam persoalan tersebut sebagai “duri” yang masih menghambat penguatan ekonomi Indonesia.
Pemerintah mendorong transformasi melalui hilirisasi, swasembada pangan dan energi, serta berbagai kebijakan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Tantangannya, upaya mencabut “duri” tersebut membutuhkan kebijakan yang berani sekaligus konsisten agar daya saing dan kedaulatan ekonomi nasional semakin kuat.
