KNews.id- DPR RI telah mensahkan Perppu Ciptaker Menjadi UU dalam Rapat Paripurna pada 21 Maret 2023. Pengesahan Perppu tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Para buruh dan mahasiswa terdepan menolak Perppu itu menjadi UU.
“Penolakan tersebut kiranya wajar, karena Perppu itu sejak awal memang sudah bermasalah. Sebab, Pemerintah dinilai belum melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), namun tiba-tiba menyerahkan Perppu Ciptaker kepada DPR,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada suaranasional.com, Kamis (23/3).
Celakanya, DPR pun menerimanya dengan senang hati dan membahasnya secara tertutup. Pemangku kepentingan praktis tidak dilibatkan.
Kata Jamiluddin, suara Fraksi Partai Demokrat dan PKS juga tidak dianggap. Tujuh Fraksi pendukung pemerintah terkesan tidak mempedulikan suara Partai Demokrat dan PKS.
