KNews.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar negara menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia.
Prabowo mengungkap instruksi serupa juga ia berikan kepada menteri-menteri lainnya. Pernyataan ini disampaikannya dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11).
“Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, negara bahkan dapat mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang apabila diperlukan. Namun, pemerintah tetap membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya.
Dalam skema tersebut, investor diperbolehkan meraup keuntungan hingga modal yang ditanamkan kembali. Setelah itu, keuntungan mayoritas harus menjadi hak bangsa Indonesia.
“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan,” jelas Prabowo.
Prabowo menyebut mekanisme ini sudah diterapkan. Ia yakin dalam beberapa bulan mendatang negara dapat merasakan manfaatnya.
Lebih lanjut, Prabowo turut menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Dalam Pasal tersebut, kekayaan alam dan cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai kebersamaan tadi berdasarkan atas asas kekeluargaan,” kata Prabowo.
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” imbuhnya.
Selain mengatur pembagian keuntungan dari sektor pertambangan, Prabowo juga menegaskan seluruh kegiatan ekspor harus dilakukan melalui satu pintu, yaitu lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Menurutnya, mekanisme ini diperlukan supaya negara dapat mengawasi seluruh aktivitas ekspor dan mencegah manipulasi laporan jumlah barang yang dikirim ke luar negeri.
Dengan sistem ini, kata Prabowo, jumlah barang yang dilaporkan harus sesuai dengan volume ekspor sebenarnya. Ia mencontohkan, apabila perusahaan mengekspor 100 ton komoditas, jumlah yang dilaporkan kepada negara juga harus 100 ton, bukan hanya 50 ton atau 30 ton.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh lagi kecolongan dalam pengawasan kegiatan ekspor.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton,” tuturnya.
