KNews.id – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong korporasi menerbitkan sukuk atau surat berharga jangka yang memiliki prinsip syariah. Menurut dia, sukuk di Indonesia saat ini mayoritas diterbitkan negara. “Suku di Indonesia didominasi oleh sukuknya negara. Korporasi perlu didorong lebih banyak lagi. Tanpa itu Indonesia tidak ada tembus radar yang cukup tinggi. Baik lokal maupun global,” kata Sri dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah secara daring pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Sri Mulyani mengatakan Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan instrumen keuangan Islam dengan dua produk utama, yaitu Sukuk Hijau dan Cash Waqf-Linked Sukuk (CWLS). Indonesia telah menerbitkan Sukuk Hijau Sovereign pertama di dunia dengan total penerbitan di pasar global US$ 7,7 miliar dan di domestik Rp 84,72 triliun, termasuk untuk investor ritel. Di sisi lain, Sri mengatakan sejak 2020 Indonesia juga mengembangkan CWLS dengan total penerbitan sebesar Rp 1,17 triliun.
Masyarakat kelas menengah, kata Sri Mulyani, memerlukan alat investasi untuk menaruh tabungan mereka. “Bisa meletakkannya di bank syariah yang kita sudah merger agar terjadi skala besar dengan reformasi UU P2SK,” katanya.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah menjalankan peran strategis dalam ekosistem syariah karena menjadi penghubung antara kebijakan ekonomi dan APBN serta seluruh instrumen ekonomi. Dia mengatakan ada tiga ekosistem ekonomi syariah, yaitu penguatan pusat logistik halal, keuangan syariah, dan daya sosial syariah serta literasi yang inklusif. “Pemerintah menjalankan peran strategis selalu penghubung melalui kebijakan ekonomi dan APBN,” ujarnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut kebijakan fiskal juga menjadi strategis dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Sri mengatakan perlu adanya nilai tambah halal berupa standar sertifikasi yang kuat dan terintegrasi antara nilai halal dengan gaya hidup. Kemudian, jaminan halal dan infrastruktur sekaligus penguatan sumber daya manusia dengan literasi ekonomi syariah.
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah fokus pada kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi pada kebijakan ekonomi dan fiskal 2026. Dia mengatakan sebuah negara tidak bisa mencapai kedaulatan apabila tak bisa menjaga ketahanan pangan dan energi.
Sri Mulyani mengatakan program itu bagian dari strategi jangka menengah dalam mendukung agenda pembangunan secara optimal. Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi instrumen penting dalam melaksanakan program itu. “Tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatannya dan memakmurkan rakyat apabila tidak mampu kalau tidak bisa memenuhi energi dan pangan,” katanya.
Dia menjelaskan, dalam strategi jangka menengah, pemerintah memiliki delapan program. Delapan program itu meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa/koperasi/UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi serta perdagangan global.
Dalam pelaksanaannya, Sri Mulyani mengatakan instrumen APBN menjadi penting. Dia mencontohkan, melalui APBN pemerintah bisa memberikan subsidi pupuk kepada petani yang membutuhkan. “Instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan. Secara substansi itu ekonomi syariah,” katanya.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut pemerintah juga memiliki tiga program yang masuk strategi jangka pendek. Fokus program ini menjaga daya tahan ekonomi dan melindungi masyarakat. Adapun, program jangka pendek itu meliputi stabilitas ekonomi, melindungi dunia usaha serta daya beli masyarakat, dan pengamanan APBN.
