KNews.id – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur diperkirakan butuh dana Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut sekitar 20% atau Rp 90 triliun disumbang dari APBN.
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN), Agung Wicaksono menjelaskan, berdasarkan alokasi di 2022 dan 2023, dana APBN untuk IKN sudah mencapai Rp 35 triliun.
“Dan di situ disebutkan APBN kan 20%, Rp 90 triliunan. Nah kalo itu saya lihat rinciannya Rp 90 triliun sejauh ini, 2022 Rp 5,5 triliun, kemudian alokasi 2023 itu adalah Rp 29,3 triliun, jadi kira-kira Rp 35 triliun totalnya,” terang Agung dalam wawancara eksklusif bersama detikcom, dikutip Rabu (20/12/2023).
Sedangkan di 2024 alokasi yang disiapkan pemerintah adalah Rp 40,6 triliun. Sehingga jika ditotal pembangunan IKN bakal memakan dana APBN Rp 75 triliun dari 2022-2024.
“Sedangkan masih ada untuk mencapai Rp 90 triliun itu masih ada, berarti tahun 2024, nah saat ini lokasinya di 2024 itu Rp 46,6 triliun. Jadi Rp 35 triliun, ditambah Rp 40,6 triliun sekitar Rp 75 triliun. Artinya masih ada sekitar Rp 16 triliun alokasi APBN yang tersedia sesuai pagu 20% tadi, tapi yang belum teralokasikan,” lanjutnya.
Kemenkeu Buka-bukaan Nasib Aset Negara di Jakarta Usai Pindah ke IKN
Menurutnya pembiayaan dari APBN digunakan untuk membangun infrastruktur dasar IKN dan keperluan pemerintah. Misalnya jalan raya, jalan tol, drainase, embung, istana presiden, hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), kantor kementerian, dan rumah pejabat.
“Apa yang dihasilkan, untuk yang APBN intinya negara menghadirkan sesuatu yang sifatnya infrastruktur dasar dan untuk keperluan pemerintahan. Kalau kita menyebut satu kota itu, kota itu menjadi tempat to work, to live, to play and to learn.To work sama to live ini negara hadir duluan,” tuturnya.
Sedangkan dana dari investor swasta disalurkan untuk proyek seperti mall, hotel, sekolah, dan lainnya. Menurut Agung investasi yang berasal dari swasta sudah menyentuh angka Rp 36 triliun.
“Non APBN saat ini sudah Rp 35 triliun. Jadi APBN 35 triliun 2 tahun, non APBN dari proyek-proyek swasta investasi yang sudah groundbreaking 2 kali, itu juga Rp 36 triliun bahkan. Jadi kita bisa katakan APBN sama non APBN ini sudah setara. Saya mau sampaikan memang inilah bentuk kolaborasi pemerintah dengan swasta dan partisipasi masyarakat untuk membangun IKN,” bebernya.
Adapun pada 2024 pemerintah masih fokus mengembangkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Adapun pembangunan IKN tahap satu memang ditargetkan rampung pertengahan tahun depan. (Zs/Dtk)
