KNews.id – Mesir telah mendiskusikan rencana dengan Amerika Serikat (AS) dan negara lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan melalui perbatasannya dengan Jalur Gaza, Palestina. Namun, Mesir menolak setiap langkah untuk membangun koridor aman bagi pengungsi yang melarikan diri dari Gaza.
Gaza adalah wilayah pesisir yang terjepit di antara Israel di utara dan timur serta Mesir di barat daya. Gaza merupakan rumah bagi sekitar 2,3 juta orang yang hidup di bawah blokade sejak kelompok militan Palestina Hamas mengambil kendali di sana pada tahun 2007.
Mesir telah lama membatasi aliran warga Palestina dari Gaza ke wilayahnya, bahkan selama konflik paling sengit sekalipun.
Kota Kairo, yang sering menjadi mediator antara Israel dan Palestina, selalu menegaskan bagi kedua belah pihak menyelesaikan konflik di dalam perbatasan mereka. Pemerintah Mesir menyebut ini adalah satu-satunya cara Palestina dapat menjamin hak mereka atas kenegaraan.
Mesir telah membuat pernyataan berulang kali pada minggu ini yang memperingatkan kemungkinan bahwa serangan Israel terhadap Gaza dapat menyebabkan perpindahan penduduk dari daerah kantong tersebut ke wilayah Mesir.
Seperti dilansir Al Jazeera Kamis (12/10), Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan negaranya berkonsultasi dengan Israel dan Mesir mengenai gagasan jalur aman bagi warga sipil dari Gaza, yang dilanda serangan besar-besaran Negeri Zionis tersebut, sebagai balasan atas serangan besar mendadak pejuang Hamas ke Israel akhir pekan lalu.
Salah satu sumber keamanan Mesir, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Mesir menolak gagasan koridor aman bagi warga sipil Gaza, termasuk kamp pengungsi. Hal itu demi melindungi hak warga Palestina untuk mempertahankan perjuangan dan tanah mereka.
Beberapa negara Arab masih memiliki kamp untuk pengungsi Palestina, yang merupakan keturunan dari mereka yang melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka selama perang seputar pembentukan negara Israel pada tahun 1948.
Palestina dan negara-negara Arab lainnya mengatakan kesepakatan perdamaian akhir harus mencakup hak para pengungsi untuk kembali, sebuah langkah yang selalu ditolak Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada Rabu (11/10) bahwa pasokan penting untuk menyelamatkan nyawa, termasuk bahan bakar, makanan dan air, harus diizinkan masuk ke Gaza.
“Kami membutuhkan akses kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan saat ini,” kata Guterres kepada wartawan, sambil berterima kasih kepada Mesir atas keterlibatan konstruktifnya dalam memfasilitasi akses kemanusiaan melalui penyeberangan Rafah dan membuat bandara El Arish tersedia untuk bantuan penting untuk Gaza.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric buka suara soal kemungkinan warga meninggalkan Gaza karena ancaman serangan darat Israel. “Warga sipil perlu dilindungi. Kami tidak ingin melihat eksodus massal warga Gaza,” kata Dujarric.
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani dalam pertemuan di Kairo bahwa negaranya telah mengintensifkan upayanya mengendalikan situasi di Gaza.
Menurut sumber keamanan Mesir, pembicaraan antara Mesir dan Amerika Serikat, Qatar dan Turki membahas gagasan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui penyeberangan Rafah antara Gaza dan Semenanjung Sinai Mesir di bawah gencatan senjata yang terbatas secara geografis.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengatakan upaya penyaluran bantuan ke Gaza sudah mulai dilakukan, tapi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Menurut para pejabat di Gaza dan sumber-sumber Mesir, Penyeberangan Rafah, yang merupakan pintu keluar utama dari Gaza, tidak dikendalikan oleh Israel, namun dtutup sejak Selasa (10/10) setelah serangan Israel menghantam wilayah Palestina. (Zs/CNN)
