KNews.id – Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf berencana mengajukan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dana bansos non-tunai berupa bantuan pangan dapat dialokasikan untuk penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“PBI itu kan menerima bantuan iuran untuk peserta BPJS,” kata Saifullah kepada wartawan di gedung Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa, 24 Desember 2024.
Adapun rencana itu juga didasarkan keinginan untuk mengupayakan Universal Health Coverage atau UHC bagi masyarakat. Ia mengatakan, salah satu indikator UHC adalah ketika masyarakat di kabupaten/kota telah menjadi peserta BPJS. “Jadi sekarang sudah dipacu semua kabupaten kota harus sudah UHC,” ujar Saifullah.
Seperti diketahui, iuran peserta BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan kelas pelayanan yang didapat maupun berdasarkan pekerjaan di instansi negara alias pekerja penerima upah (PPU).
Ketentuan besaran iuran peserta BPJS Kesehatan kini masih mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Tarif iuran pelayanan kelas 3 sebesar Rp 42.000 per bulan. Namun, peserta hanya diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 35.000 karena disubsidi sebesar Rp 7.000. Sementara peserta BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas 2 diharuskan membayar iuran bulanan sebesar Rp 100.000. Sedangkan untuk kelas 1 sebesar Rp 150.000 per bulan.
