KNews.id – Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat telah mendengarkan keluhan para kepala daerah yang risau usai dana transfer ke daerah dipangkas. Dana TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 693 triliun, menyusut dari APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
Prasetyo mengatakan bahwa melalui menteri keuangan dan menteri dalam negeri, pemerintah pusat menyampaikan perubahan penyaluran transfer ke daerah. “Sesungguhnya yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini kan sekarang dibagi menjadi dua, transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung,” kata dia saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Ia lalu menjelaskan bahwa yang dimaksud transfer ke daerah secara tidak langsung itu adalah penyaluran APBN untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan salah satunya ialah proyek makan bergizi gratis.
Menurut dia, realokasi anggaran transfer ke daerah untuk MBG diperlukan seiring peningkatan kebutuhan anggaran dengan bertambahnya target penerima sebanyak 82,9 juta penerima per 2026. “Kalau dihitung dari budget di APBN kurang lebih tahun depan itu (butuh) Rp 335 triliun,” ujar dia.
Prasetyo menuturkan pemangkasan TKD untuk pengalihan anggaran ke program Prabowo bertujuan untuk meratakan manfaat kepada masyarakat. Ia optimistis program seperti MBG bisa dinikmati oleh seluruh daerah.
Ia tidak membantah adanya kemungkinan para kepala daerah keberatan karena pemangkasan TKD akan menghambat realisasi janji politik pemimpin di daerah. Kendati begitu, Prasetyo melihat bahwa ada peluang sinergi antara pusat-daerah untuk bisa mengoptimalkan anggaran yang terbatas.
“Mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua. Kita desain untuk program-program yamg memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat,” ujar dia.
Sebelumnya, 18 gubernur dari berbagai daerah ramai-ramai mendatangi kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 7 Oktober 2025 lalu. Para kepala daerah menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas pemangkasan dana TKD.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan bahwa para kepala daerah mengeluhkan anggaran yang dipangkas. “Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata dia di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 7 Oktober 2025.
Protes Mualem lantas didukung oleh para kepala daerah lainnya. Selain Mualem, pemimpin daerah yang datang, yakni Gubernur Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, dan Gubernur Kepulauan Riau.
Berikutnya adalah Gubernur Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Gubernur Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan dan Gubernur NTB.
