Oleh: Firdaus Baderi, Pemimpin Redaksi Koran Neraca
KNews.id- Presiden Jokowi kembali menginstruksikan para menteri untuk mempercepat belanja di kementerian agar uang beredar di masyarakat semakin banyak sehingga perekonomian akan bergerak. Rendahnya serapan anggaran pada semester I bukanlah fenomena baru di Indonesia. Pernyataan kejengkelan serupa Jokowi juga pernah disampaikan di depan para gubernur saat sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020.
Menurut hasil studi sejumlah pakar ekonomi, hal itu menunjukkan rata-rata penyerapan anggaran pemerintah daerah pada semester II berada di bawah 50%, kecuali pada 2014. Penyerapan anggaran biasanya baru meningkat drastis pada kuartal keempat. Proses pengadaan (procurement) yang membutuhkan waktu menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran.
Akibatnya, serapan anggaran untuk belanja modal pada semester pertama biasanya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja rutin. Pola yang sama amat mungkin juga terjadi pada anggaran pemerintah pusat.
Adanya pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan. Salah satunya dengan program realokasi anggaran. Terlepas dari apakah kegiatan pemerintah masih bersifat business as usual atau tidak, kemungkinan rendahnya penyerapan anggaran masih tetap besar. Hal itu disebabkan banyak tahapan administrasi yang harus dilakukan pemerintah sampai akhirnya anggaran tersebut bisa dicairkan.
Karena menyangkut dana yang dikumpulkan dari pajak masyarakat, pemerintah harus berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran. Pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang agar upaya untuk membantu perekonomian dengan meningkatkan penyerapan anggaran tidak berpotensi menimbulkan implikasi hukum.
Kalaupun aspek administrasi dan legal telah dipersiapkan dengan matang dan dalam waktu yang cepat, ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan penyerapan anggaran masih terkendala, khususnya untuk belanja modal.
Pertama, penyebaran virus Covid-19. Jika penyebaran masih tinggi, risiko terpapar oleh virus akan meningkat. Ini berarti pekerja pada proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan kehadiran fisik dan bersifat padat karya memiliki risiko terpapar oleh virus yang cukup tinggi.
Risiko tersebut bisa mengakibatkan penundaan pengerjaan proyek. Lazimnya nilai anggaran yang dicairkan bergantung pada persentase penyelesaian proyek, sementara penyelesaian proyek sangat bergantung pada penyebaran virus Corona maka daerah yang penyebaran Covid-19 yang masih tinggi amat mungkin akan mengalami penyerapan anggaran yang rendah.
Faktor kedua, adalah kemungkinan peningkatan biaya akibat mengikuti protokol kesehatan. Pemeriksaan pekerja yang terlibat dalam proyek pemerintah tentunya akan memberikan biaya tambahan. Untuk mengurangi risiko penularan, tentunya jumlah pekerja yang terlibat pada suatu lokasi harus kurang jika dibandingkan dengan jumlah pekerja yang biasanya digunakan dalam kondisi normal.
Akibat pengurangan itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek menjadi lebih lama, perusahaan tidak beroperasi pada tingkat yang efisien. Selain itu, ada biaya tambahan, misalnya pemeriksaan kesehatan pekerja misalnya PCR test. Karena pemeriksaan kesehatan rutin seperti itu harus dilakukan untuk setiap pekerja, dan frekuensinya bergantung pada lama pengerjaan proyek, biaya pengerjaan proyek akan meningkat.
Peningkatan biaya tersebut berlaku baik untuk proyek yang sudah berjalan maupun yang belum. Bagi proyek 2020 yang sudah berjalan sebelum pandemi terjadi, peningkatan biaya bisa diakomodasi perubahan nilai kontrak.
Untuk pekerjaan yang belum ditenderkan, pejabat pembuat komitmen (PPK) bisa menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah memperhitungkan biaya untuk memenuhi protokol kesehatan. Namun, perubahan nilai kontrak atau HPS tidak boleh melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan pemda. Ini problem lambatnya penyerapan anggaran negara. (FHD)
Discussion about this post