“Heru tidak dapat melakukan kebijakan kebijakan yang merusak jalannya pemerintahan DKI Jakarta. Apalagi kemudian memecat orang orang yang kemudian digantikan oleh orang lain yang tidak jelas apa parameter nya,” sambungnya.
Pengamat kebijakan publik itu mendesak agar masyarakat serta DPRD DKI berani mengambil sikap yang tegas terhadap kebijakan yang dilakukan Heru Budi, lantaran bisa berdampak besar bagi warga.
“Apalagi jika kebijakan kebijakan Heru Budi ini yang notabene hanya penjabat sementara menggangu jalannya kehidupan masyarakat Jakarta maka publik Jakarta memiliki hak untuk menolak keberadaan Heru Budi sebagai penjabat sementara Jakarta,” tandasnya. (AHM/wrteknm)