“Saya dan rekan-rekan civil society diminta beliau untuk melakukan langkah-langkah advokasi agar Pemilu 2024 tidak gagal dilaksanakan, dan yang lebih penting berlangsung secara jujur dan adil,” sambungnya.
Dalam pembicaraan tersebut, Denny membenarkan bahwa dirinya menyampaikan kepada Mahfud perihal dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dia berujar alasannya mendukung Anies karena dua faktor yaitu konstitusi dan antikorupsi.
“Atas pernyataan saya tersebut, Prof. Mahfud menyatakan, ‘Bagus. Bagusnya memang Anies Baswedan bisa menjadi capres.’ Meskipun kemudian beliau mengatakan, ‘Apakah teman-teman tidak mau mempertimbangkan calon presiden lain?’ Lalu beliau menyampaikan capres preferensinya yang tidak etis saya sampaikan namanya di sini,” tutur Denny.
Kepada Mahfud, Denny mengaku turut menyampaikan hukum yang hanya dijadikan alat alias instrumen strategi mempertahankan dan memenangkan kekuasaan, dengan atau tanpa Pemilu 2024 jika diperlukan.
Menurut dia, kasus hukum dijadikan alat tawar (bargaining) untuk memaksa partai politik atau tokoh bangsa agar berposisi dan berkoalisi menjelang hajat besar Pilpres 2024.
“Sesuatu yang tentu saja tidak sehat dan harus dilawan untuk memastikan Pilpres 2024 betul-betul terlaksana, tanpa politik uang dan tanpa politik curang,” kata Denny.
CNNIndonesia.com belum bisa mengkonfirmasi pernyataan Denny Indrayana ini pada pihak lain yang terkait.
