KNews.id – Lombok Barat, 28 Juli 2025 — Pemerintah pusat terus memperkuat komitmen terhadap ketahanan pangan nasional. Dalam kunjungan kerja ke Daerah Irigasi (DI) Pengga) di Kabupaten Lombok Barat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disambut langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, dan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini.
AHY dan rombongan meninjau langsung saluran irigasi serta berdialog dengan masyarakat petani penerima manfaat proyek revitalisasi jaringan irigasi DI Pengga yang mencakup 3.589 hektar lahan pertanian. Proyek ini merupakan bagian dari prioritas nasional dalam mendorong produktivitas padi dan palawija.
Turut mendampingi kunjungan ini:
- Ir. Dwi Purwantoro, M.T. – Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR
- Ossy Dermawan, B.S., M.Sc. – Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN
- Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram
- Unsur Forkopimda dan kelompok tani setempat
Dalam sesi dialog, AHY menegaskan bahwa pembangunan dan revitalisasi irigasi merupakan bagian strategis dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan nasional.
“Presiden Prabowo ingin Indonesia kuat dan mandiri dalam pangan. Kuncinya ada pada irigasi yang handal. Maka kami hadir untuk memastikan distribusi air berjalan optimal demi mendukung kesejahteraan petani,” ujar AHY.
Teknologi precast concrete digunakan dalam proyek ini agar pembangunan irigasi lebih cepat, efisien, dan tahan lama. Selain itu, penguatan kelembagaan petani melalui P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) juga menjadi fokus agar petani menjadi subjek utama pembangunan.
Adapun misi Presiden Prabowo yang dikawal dalam program irigasi ini meliputi:
- Membangun sistem irigasi nasional yang modern dan terintegrasi
- Memperluas lahan produktif hingga 10 juta hektar
- Menjamin ketersediaan air dan pupuk bagi petani
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani
Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur pertanian yang berdampak langsung pada masyarakat.
(FHD/ZZS)
