KNews.id – Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan tiga arahan utama kepada sekretaris daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh daerah dalam pembukaan rapat koordinasi yang digelar di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Tiga arahan tersebut meliputi efisiensi belanja birokrasi, optimalisasi pendapatan tanpa membebani masyarakat, dan kesiapan untuk menyelaraskan berbagai program pusat yang bernilai triliunan rupiah.
Ia ingin setiap daerah mengevaluasi pendapatan dan belanja sekaligus mengalihkan anggaran birokrasi kepada program riil. Ia mencontohkan efektivitas Kabupaten Lahat dalam menekan biaya struktural.
“Bagaimana mereka harus bisa mengefisiensikan belanja yang beberapa daerah bisa melakukan dengan sangat baik, seperti di Kabupaten Lahat, mengurangi belanja birokrasi untuk menambah belanja program,” kata Tito.
Mengenai pendapatan daerah, Tito meminta agar kepala daerah dapat melakukan inovasi tanpa menambah beban ekonomi masyarakat kecil. Ia menyoroti pajak restoran dan hotel yang dibayar publik tetapi tak sepenuhnya tercatat di dinas pendapatan.
“Sehingga dibuat sistem seperti Banyuwangi, sehingga PAD-nya bertambah tapi tidak memberatkan rakyat karena memang selama ini sudah dibayar pajaknya,” lanjutnya.
Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) proaktif dalam menyelaraskan program pusat senilai Rp 13 triliun lebih yang mencakup pembangunan jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya.
“Tapi teman-teman di daerah harus paham juga bahwa kementerian pusat itu juga pasti enggak ingin programnya gagal. Oleh karena itu program yang mau diserahkan ke daerah atau dilakukan di daerah ini pasti dicari yang kepala daerah track record-nya bagus, mengeksekusinya dengan baik tidak dikorupsi,” ucap Tito.
Lebih jauh, ia juga meminta Sekda dan Bappeda menciptakan peluang ekonomi baru melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor riil. Menurutnya, perputaran uang di daerah harus terjadi agar swasta bisa tumbuh.
“Skenario pemerintah pusat ingin agar juga daerah pendapatan tinggi, belanja tinggi, sehingga ada uang yg berputar dan itu bisa memutar swasta,” ujarnya.
Terdapat 1.104 Sekda dan Bappeda se-Indonesia yang dikumpulkan di IPDN Jatinangor. Tito mengatakan, acara ini tidak diistilahkan retreat karena ada beberapa kurikulum yang berbeda dengan retreat kepala daerah, yang sebelumnya pernah berlangsung di Magelang.
“Kita enggak istilahkan retreat, karena tidurnya bukan di tenda, dan kemudian kurikulumnya agak sedikit beda, dan kita lakukan di Jatinangor, IPDN,” kata Tito.
Ia menyampaikan, selama empat hari rapat koordinasi akan diikuti Sekda dan Bappeda se-Indonesia dengan berbagai pemateri dari kementerian dan lembaga terkait.
Setidaknya ada 22 lembaga/kementerian yang dijadwalkan menjadi narasumber retreat Sekda dan Bappeda tersebut, di antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas), hingga Badan Gizi Nasional (BGN).
