KNews.id – Jakarta, Industri properti nasional mengirimkan sinyal kuat kepada pemerintah. Tokoh senior dan founding fathers asosiasi pengembang terbesar, Realestat Indonesia (REI), yang tergabung dalam Badan Pertimbangan Organisasi (BPO-REI), mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Ketua Kehormatan REI, MS Hidayat, pada Rabu (29/10/2025).
Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi forum strategis yang menghasilkan paket kritik dan masukan berbobot kepada pemerintah.
Tujuan utamanya: menghapus hambatan struktural agar sektor properti dapat menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ditargetkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kritik paling fundamental yang disuarakan oleh para senior REI menyangkut masalah tata ruang yang dianggap mengancam kepastian investasi jangka panjang.
1. Benturan LSD vs. RTRWÂ
Anggota BPO-REI, Adrianto P. Adhi, menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid yang akan memprioritaskan kondisi fisik tanah dalam menetapkan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), ketimbang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan.
Para pengembang menilai sikap ini menimbulkan ketidakpastian pengembangan properti. RTRW dan RTDR adalah amanat undang-undang dan disebut-sebut sebagai panglima pembangunan. Mengabaikannya dapat merusak fondasi hukum investasi.
Mantan Menteri Perindustrian, MS Hidayat, turut menegaskan bahwa pejabat negara harus patuh pada ketentuan perundangan yang berlaku. Dia mengingatkan adanya konsekuensi hukum dari setiap keputusan yang melanggar aturan perundang-undangan.
2. Konsep Hunian Berimbang
Ketua BPO-REI, Paulus Totok Lusida, menyinggung ketentuan Hunian Berimbang yang mewajibkan pengembang membangun rumah sederhana, menengah, dan mewah secara seimbang terutama harus berada dalam satu hamparan.
Untuk memberikan opsi realistis, BPO-REI mengusulkan alternatif, seperti membayar dana konversi yang wajar sebagai pengganti pembangunan unit di lokasi yang tidak memungkinkan.
Selain itu, juga fleksibilitas lokasi, di mana Hunian Berimbang dapat diwujudkan di seluruh Indonesia atau minimal di satu provinsi yang sama, tidak harus di kabupaten/kota yang sama.
Meskipun menyampaikan kritik, para konglomerat properti ini juga menegaskan komitmen mereka untuk mendukung program pemerintah: Mereka sepakat properti harus menjadi lokomotif pertumbuhan, mengingat sektor ini menggerakkan lebih dari 185 industri terkait di sektor riil.
James T Riady mendorong anggota REI untuk memanfaatkan secara maksimal Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan yang dialokasikan sebesar Rp 130 triliun dengan bunga rendah.
Sementara Sugianto Kusuma (Aguan) mengajak organisasi REI untuk tidak hanya berfokus pada proyek komersial, tetapi juga berperan aktif dalam program renovasi rumah di seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat yang memiliki hunian tidak layak huni.
Berikut bos properti yang turun gunung, di antaranya adalah:
-
- MS Hidayat
- Soeharso Monoarfa
- Siswono Yudo Husodo
- Budiarsa Sastrawinata
- Herman Soedarsono
- Nanda Widya
- James T Riady
- Sugianto Kusuma
- Alexander Tedja Adrianto
- P Adhi Bagir
- Mulachela Paulus
- Totok Lusida
- Soelaeman Soemawinata
- Sanny Iskandar
- Eddy Hussy Belly
- Saputra Datuk Jano Sati
- Paulus Totok Lusida Yan Mogie
- Agusman Effendi S
- etyo Maharso
- Muhammad Nawir
- Dhony Rahajoe
