Oleh: Muammar Rafsanjanniwa (Wasekjen Perhimpunan Pemuda Madani)
KNews.id – Jakarta 26 April 2026 – Di jantung utara ibu kota, ruang kota tampak bekerja melampaui kapasitasnya sendiri. Jalan-jalan utama menuju Pelabuhan Tanjung Priok setiap hari menampilkan lanskap kemacetan yang bukan lagi insidental, melainkan sistemik. Truk kontainer beriringan tanpa jeda, bernegosiasi dengan sepeda motor, angkutan umum, dan warga yang berjalan di bahu jalan yang kian menyempit oleh kerusakan fisik. Di titik-titik tertentu, lubang jalan yang tergenang air rob bukan sekadar gangguan, melainkan simbol dari kegagalan tata kelola ruang yang berulang.
Ketika Ruang Kehilangan Rasionalitasnya
Kemacetan di Jakarta Utara tidak dapat direduksi menjadi persoalan teknis lalu lintas. Ia adalah manifestasi dari ketidaktertiban dalam mengelola relasi antara fungsi ruang dan kapasitas infrastruktur. Penumpukan aktivitas logistik di satu kawasan tanpa distribusi beban yang proporsional menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan ruang telah ditinggalkan.
Dalam perspektif hukum tata ruang, hal ini bertentangan dengan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang secara eksplisit menuntut keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Ketika jalan lingkungan dipaksa menanggung beban arteri logistik, maka yang terjadi bukan sekadar kemacetan—melainkan pelanggaran atas rasionalitas perencanaan itu sendiri.
Bukti Material dari Kegagalan Kebijakan
Kerusakan jalan di Jakarta Utara menghadirkan bukti konkret dari kebijakan yang tidak sinkron. Jalan yang seharusnya melayani mobilitas lokal berubah fungsi menjadi jalur distribusi berat tanpa penguatan struktur yang memadai. Sementara itu, fenomena kendaraan bertonase berlebih Over Dimension dan Over Loading (ODOL) berlangsung dalam pengawasan yang lemah, seolah menjadi praktik yang dinormalisasi.
Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan wajib dikelola dengan prinsip pencegahan. Namun, realitas jalan yang terus diperbaiki tanpa solusi struktural mencerminkan pendekatan reaktif, bukan preventif. Negara hadir bukan sebagai pengendali, melainkan sebagai penambal.
Lebih jauh, genangan air akibat rob dan buruknya drainase mempercepat degradasi jalan. Dalam situasi ini, kerusakan bukan lagi anomali, tetapi konsekuensi logis dari tata kelola yang abai terhadap karakter ekologis wilayah pesisir.
Pembangunan atau Rasionalisasi?
Pemerintah Kota kerap memosisikan kondisi ini sebagai konsekuensi dari dinamika pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029, konektivitas logistik dan efisiensi distribusi menjadi prioritas. Kemacetan dianggap sebagai “biaya transisi” menuju kota global, sementara perbaikan jalan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal.
Namun, argumen ini menyisakan pertanyaan mendasar: apakah pembangunan yang membiarkan ketidakteraturan ruang dapat disebut sebagai kemajuan? Atau justru ia adalah bentuk rasionalisasi atas kegagalan mengendalikan arah pembangunan itu sendiri?
Antara Kelalaian dan Inkonsistensi
Dari sudut pandang hukum, persoalan Jakarta Utara tidak berhenti pada keterbatasan teknis, melainkan menyentuh aspek kelalaian normatif. Ketika perizinan pemanfaatan ruang tidak selaras dengan rencana tata ruang, maka yang dilanggar bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga asas kepastian hukum.
Selain itu, lemahnya penegakan terhadap pelanggaran seperti Over Dimension dan Over Loading (ODOL) menunjukkan adanya defisit dalam fungsi pengawasan negara. Padahal, hukum tidak hanya hadir untuk mengatur, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan melalui sanksi yang efektif.
Lebih kritis lagi, mekanisme partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sering kali tereduksi menjadi formalitas. Aspirasi warga mengenai pembatasan truk, perbaikan jalan, dan penataan ulang ruang tidak memperoleh posisi yang menentukan dalam kebijakan akhir. Dalam kondisi ini, hukum kehilangan daya emansipatorisnya.
Ruang Kota sebagai Arena Konflik Kepentingan
Jakarta Utara hari ini bukan sekadar wilayah administratif, melainkan arena konflik antara kepentingan ekonomi, hak warga, dan kewajiban negara. Jalan yang rusak dan macet adalah titik temu dari konflik tersebut—tempat di mana kebijakan diuji dalam realitas sehari-hari.
Jika tata kelola ruang terus dibiarkan berjalan tanpa disiplin hukum, maka kota akan kehilangan orientasinya. Ruang tidak lagi menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bersama, melainkan sekadar medium eksploitasi.
Dilema tata kelola ruang Jakarta Utara menuntut lebih dari sekadar perbaikan teknis. Ia membutuhkan keberanian politik untuk menegakkan hukum, konsistensi dalam perencanaan, dan kejujuran dalam mengakui kegagalan kebijakan. Tanpa itu, kemacetan dan kerusakan jalan akan terus berulang—bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan, tetapi sebagai gejala yang diterima.
Dan di sanalah letak ironi terbesar kota ini: ketika hukum tersedia, tetapi tidak pernah benar-benar bekerja.
(FHD/NRS)
