Maka atas dasar sistim hukum dan konsitusi dasar, Presiden Jokowi sebagai stakeholder dengan segala hak , beban dan tanggung jawab, harus segera mengambil alih tupoksi KPU. Jika tidak atau undur pemilu, lalu Jokowi tetap berkuasa sesuai wacana yang ada bergulir, bisa jadi menimbulkan chaos bahkan mungkin revolusi sosial.
Atau apakah chaos ini yang memang target, atau poin strong pada sebuah pencapaian situasi ? Agar dapat diterbitkannya sebuah keadaan darurat sehingga pemilu harus diundur dan atau kekuasaan tetap berada ditangan Jokowi dan kroni dan atau banyak pihak yang sekedar ingin terselamatkan atas delik hukum atau dosa politik yang pernah dilakukan?. (AHM)
- Advertisement -
Wallahu’alam
