Dan tentunya pejabat eksekutif yang juga pastinya sesuai konstitusi, terbebani amanah sebagai penguasa, secara dan terbatas selama tenggang waktu masa kekuasaan atau sampai dengan periode masa jabatan sesuai ketentuan konstitusi dasar UUD. 1945.
KPU.Melaksanakan fungsi hukumnya, adalah akibat pelimpahan kekuasaan untuk menyelenggarakan pemilu dari ad interim pejabat eksekutif, dalam hal ini khususnya adalah beban dan tanggung jawab dari kemendagri, untuk penyelenggaraan hajat atau pesta demokrasi dalam bentuk pemilu (Pilpres – Wapres, Pileg dan pilkada).
Sehingga materil subtantif terkait tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemilu tetap pelaksanaannya menjadi beban serta tanggung jawab pemerintah pusat atau Presiden RI selaku penyelenggara negara tertinggi. Sedangkan komisioner KPU. merupakan sekedar ad hoc atau bertugas secara temporary. Anggota KPU. Hanya segelintir subjek hukum yang diberi hak kewenangan untuk bekerja atau melaksanakan hak, sesuai beban serta tanggung jawab tugas – tugas pokok dan fungsi dengan tenggang waktu yang diberikan oleh penguasa eksekutif melalui ketentuan per- undang – undangan, tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU. RI. No. 17 Tahun 2017.
Sehingga kualitas kerja KPU harus selalu setiap saat diawasi dibawah monitoring kontrol dari lembaga DPR RI dan ” stakeholder ” ( penguasa eksekutif ) atau ad interim (Mendagri) yang telah mempercayai dan merekomendasikan mereka sebelumnya para kandidat komisioner KPU. Lalu DPR RI. memilih dan meluluskan berdasarkan fit and proper test ( uji kelayakan dan kepatutan ). Maka secara yuridis, representasi dari kredibilitas hasil kerja terkait kemampuan atau kualitas dan profesionalitas para anggota komisioner terkait hasil dari tugas pokok dan fungsi/ tupoksi KPU. Harus tetap menjadi prioritas pertanggungjawaban stakeholder ad interim Mendagri dan pastinya presiden selaku ex officio.
