KNews.id- Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good governance, setidaknya publik juga mengetahui konsep dan tata laksana mengenai pengelolaan anggaran. Yaitu yang dijalankan berdasarkan transparansi dan efisiensi pada suatu lembaga negara, baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah hingga swasta.
Meski nyatanya untuk menjadi pemerintahan yang good governance tidak selalu dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi, jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
Jadi, masyarakat dapat memahami langkah pemerintahan dalam pengelolaan anggaran, kemudian bersama-sama mengontrolnya. Publik juga dapat berpatisipasi aktif, responsif, dalam niatan untuk meminimalisir terjadinya korupsi.
Agar tidak terjadi seperti di sebuah kementerian, yakni di Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia. Dimana dari temuan dan laporan yang diperoleh Tim Investigator KA, akhirnya publik merasa kecolongan, karena adanya kenaikan utang.
Diketahui, pada tahun 2016 di Kementan tercatat ada kenaikan utang kepada pihak ketiga. Masing-masing adalah sebesar Rp1.418.743.619.863 pada tahun 2016 dan sebesar Rp17.030.869.010 pada tahun 2015.
Atas kondisi utang kepada pihak ketiga ini, Kementan sukses membuat publik terkejut dengan melambungkan angka utang sebesar Rp1.401.712.750.853. Angka yang sangat fantastis.
Maka, masyarakat meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Kejagung RI untuk segera melakukan penyelidikan atas adanya kenaikan utang pada tahun 2016 di Kementan. (FT&Tim Investigator KA)
