spot_img

Ijazah Anggota DPR Diminta Dibuka ke Publik, KPU Pastikan Caleg Penuhi Syarat Pendidikan

KNews.id – Jakarta – Transparansi riwayat pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi sorotan setelah sebuah petisi yang mendesak agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka ke publik muncul di laman Change.org.

Petisi tersebut juga meminta agar dokumen pendidikan para wakil rakyat itu diverifikasi untuk memastikan keabsahannya. Petisi dibuat oleh seorang warganet bernama Farida Octavia, pada Kamis (12/11/2026), atau lima hari sebelum petisi tersebut dikutip.

- Advertisement -

Farida menyampaikan petisi itu kepada tiga lembaga, yakni pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis (ijazah) para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” bunyi latar belakang petisi tersebut, dikutip dari laman change.org, Selasa (17/11/2026).

- Advertisement -

Menurut pembuat petisi, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini berada pada titik krusial.

Karena itu, masyarakat dinilai berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah dan kredibel, serta diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur dan bebas dari praktik pemalsuan ijazah.

“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” tulis pembuat petisi.

Respon DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons petisi yang mendesak agar ijazah dan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR dibuka kepada publik. Dasco mengatakan, informasi mengenai anggota DPR sebenarnya sudah tersedia dan dapat diakses melalui KPU.

“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Dasco, masyarakat dapat memeriksa data yang berkaitan dengan riwayat para anggota DPR sebelum mereka terpilih sebagai wakil rakyat.

- Advertisement -

“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua,” imbuh dia.

Respon KPU

Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik memastikan seluruh calon anggota legislatif (caleg) yang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah memenuhi persyaratan minimal pendidikan.

“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Idham.

Idham menyebutkan, Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017.

“Bunyi pasal, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasahaliah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat,” kata dia.

Idham menambahkan, KPU juga berpedoman pada prinsip kepastian hukum dalam melaksanakan setiap tahapan pencalonan anggota legislatif.

Paling banyak tamatan SMA

Di sisi lain, data KPU menunjukkan bahwa lulusan SMA menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak dalam komposisi pendidikan terakhir anggota DPR RI. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 191 anggota DPR tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA.

Idham menuturkan, data pendidikan itu diperoleh dari hasil pemeriksaan dokumen ijazah yang diserahkan para calon anggota legislatif selama proses pencalonan. Adapun data pendidikan terakhir 580 anggota DPR RI, termasuk anggota pengganti antarwaktu (PAW), per Desember 2025, adalah sebagai berikut:

  • SMA: 191 orang
  • D3: 1 orang
  • S1: 146 orang
  • S2: 168 orang
  • S3: 74 orang

(RD/KPS)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini