KNews.id – Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi. Pemeriksaan kedua ini dijadwalkan pada 24 November 2026 setelah Tri tidak memenuhi panggilan pertama penyidik.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024. Perkara ini menjadi perhatian karena Kejagung memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, Tri sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Selasa (17/11/2026). Namun, Wali Kota Bekasi itu meminta agar pemeriksaan diundur karena memiliki agenda pekerjaan yang telah terjadwal sebelumnya.
“Berdasarkan surat yang bersangkutan ditujukan kepada penyidik di hari yang sama sudah ada tugas pekerjaan yang sudah terjadwalkan sebelumnya,” kata Anang dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Anang memastikan penyidik telah menetapkan jadwal pemanggilan kedua terhadap Tri. “Selasa 24 November (Panggilan kedua),” ujarnya.
Pemanggilan Tri menjadi bagian dari upaya penyidik mengurai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan daerah yang terlibat kerja sama dengan PT Pertamina EP tersebut. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mendalami rangkaian transaksi dan proses kerja sama yang berlangsung selama 15 tahun.
Dalam proses pengusutan, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan yakni Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari penelusuran dokumen dan barang bukti yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Kota Bekasi.
Dengan jadwal pemeriksaan kedua pada 24 November, penyidik kini menunggu keterangan Tri untuk mendalami perkara tersebut. Hingga saat ini, Tri dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Belum ada keterangan bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan yang ditaksir merugikan negara Rp2 triliun itu.






