KNews.id- Pemerintah Republik Indonesia tak main-main dalam upaya meningkatkan perkembangan industri syariah di Indonesia. Hal ini setidaknya ditegaskan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo.
Ditemui dalam grand launching kantor perwakilan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), pekan lalu, ia blak-blakan bagaimana komitmen pemerintah soal perbankan syariah itu. Termasuk strategi dan target yang akan dilakukan ke depan.
“Produk syariah ini memiliki satu struktur yang ada dasar-dasar hukumnya. Ini harus kita bikin se-friendly mungkin dengan transaksi yang real. Sehingga masyarakat memahami sebenarnya fitur produk ini apa,” katanya dalam perbincangan dengan anchor CNBC Indonesia, Syarifah Rahma.
“Kita harus mampu melakukan program literasi syariah. Lebih friendly agar masyarakat paham fungsinya apa,” tambahnya.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bila dibandingkan dengan konvensional, market shared bank syariah di RI per Februari 2022, baru sekitar 6,65%. Pangsa pasar perbankan syariah tercatat sebesar Rp 681,95 triliun, terdiri dari 65,47% Bank Umum Syariah (BUS), 32,03%, Unit Usaha Syariah (UUS), dan sebesar 2,5% Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Berikut wawancara lengkapnya:
Seperti apa tanggapan Anda terkait langkah BSI di Dubai?
Jadi kita dari awal memang bercita-cita BSI ini bukan hanya akan menjadi pemain lokal, di mana sekarang memang sudah menjadi leadernya, tapi juga menjadi pemain global. Pemain global leader sharia landcape di dunia. Karena itu, kehadiran di Dubai krusial untuk kita membangun jaringan, karena kita mulai mencari jaringan dan juga partner untuk berperan di level global syariah banking
BUMN sebagai pemegang saham BSI, bagaimana Anda melihat market khususnya Dubai?
Jadi, BSI ini yang menarik basis-nya adalah retail banking. Di Indonesia sekarang ini, mungkin bisnisnya 78% ada di retail banking. Nah, kita melihat bahwa untuk bisa menjadi pemain global, kita juga harus bisa masuk ke wholesale. Jadi untuk pembiayaan korporasi, ekspor impor, investment yang cross border.
Nah Dubai ini-kan menjadi financial hub. Financial hub untuk seluruh financial services, khususnya syariah transaction di dunia. Maka akses kita kepada transaksi-transaksi syariah yang bersifat global itu menjadi terbuka. Karenanya, kita harus mencari talent-talent juga yang punya akses ke transaksi-transaksi itu, yang punya pengalaman di negara ini dan juga negara lain yang berpengalaman di transaksi syariah, khususnya global.
Kita pun melihat Dubai sebagai salah satu partner terbaik dari negara Indonesia. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo pun memiliki hubungan baik dengan Emir di UEA ini. Program pemerintah pun juga ingin bisa membangun hubungan semakin dekat dengan UEA.
UEA juga jadi hub dari perdagangan baik dari Asia, Afrika, Eropa, seperti trade yang dari darat maupun laut kan dari sini. Nah harapan kita selain menjadi wholesale bank transaction banking, ini juga bisa jadi untuk trade, ekspor dan impor.Â
Jadi harapan kita, ini tidak hanya bergerak di transaksi yang sifatnya capital market atau yang financing tapi juga membantu Indonesia untuk membangun jaringan juga ke negara-negara Timur Tengah atau Eropa dan Afrika.
Dengan BSI di Dubai, UEA, sektor apa yang jadi target pemerintah?
Jadi yang menarik sebenarnya syariah ini sangat sesuai dengan proyek-proyek infrastruktur. Seperti jalan tol, pembangkit listrik, airport. Karena syariah itu adalah asset based atau casual base. Nah kita ini terlambat untuk masuk ke global, untuk menarik dana-dana syariah global untuk membiayai proyek-proyek Indonesia.
Tapi tentu tak ada kata terlambat. Harapan kita dengan adanya cabang di Dubai atau representatif di Dubai ini, BSI mampu membawa funding internasional untuk membiayai infrastruktur di Indonesia. Karena struktur sesuai dengan syariah yang standar global. Jadi ini, learning curve-nya harus ke sana.
Jadi PR kita di Dubai ini, bagaimana nanti talent di sini bisa belajar menstruktur transaksi secara capital market atau banking, masuk global fund ke proyek syariah khususnya ke infrastruktur. Harapan kita setahun ke depan sudah mulai ada projek yang direct ke Indonesia melalui global shariah structure.
Nah yang kedua, soal trade hub. Ekspor impor juga sama, banyak yang menggunakan syariah juga. Praexport financing dan post export financing. Kita ingin ada invasi untuk membiayai eksportir Indonesia dengan pembiayaan struktur syariah. Jadi, saya rasa ini langkah awal. Tapi harapan kita kompetensinya berkembang ke sana.
BSI hadir bertahap dari kantor perwakilan ke full branch? Target pemerintah untuk BSI di tahap awal apa?
Kita melihat memang pertama tadi market wholesale, tapi kita juga ingin membangun presents di retail sedikitlah. Membawa juga beberapa produk-produk baru.
Kebetulan BSI kita akan launching Hasanah Card, yang akan bekerja sama dengan Lulu. Lulu ini salah satu groceries besar di Dubai yang sudah hadir di Indonesia. Secara ritel membawa bisnis di Indonesia dengan grup Lulu.
Kita juga ada kerja sama dengan fintech, Berrypay, untuk transfer remiten. Karena ini sangat dibutuhkan oleh pekerja migran Indonesia. Selama ini cukup mahal biayanya melalui SWIFT itu. Harapannya dengan fintech mungkin bisa lebih murah. Jadi itu mungkin beberapa target awalnya.
Tapi kita bertahaplah. Karena kita butuh kompetensi dan butuh akses. Jadi kita memang begitu dapat license yang lebih luas. Harapan kita wholesale corporate banking transaction dulu. Kalau retail saya rasa sifatnya lebih fasilitasi. Tapi tidak seperti kalau dana pihak ketiga (DPK), saya rasa belum saatnya di sini. Marketnya kita belum pahami.
Tapi kita ingin kompetensi, yang transaksi tadi, terutama proyek infrastruktur, kita kembangkan. Kita harapkan dua atau tiga tahun lagi Indonesia mulai ada di market global syariah transaction di Dubai ini.
Target DPK sendiri bagaimana? Dalam jangka waktu berapa tahun?
Kalau DPK mungkin masih butuh waktu. Kita lagi scanning market-nya. Karena kalau kita lihat profil diaspora atau tenaga kerja Indonesia, mungkin Dubai tidak terlalu besar. Berbeda dengan Arab Saudi atau seperti Malaysia.
Jadi kita kerja sama dulu, misalnya tadi untuk fasilitas remiten-nya. Itu kan bukan dalam bentuk DPK, tapi fee based untuk transaksi-transaksinya.
Saya juga kemarin bertemu sengam calon investor dan calon partner. Mereka juga menawarkan. Karena menarik memang, bahwa di dunia ini setelah ada masalah seperti Ukraina-Rusia ini, memang global payment platform juga akan berubah. Bisa point to point.
Ini juga menarik untuk ritelnya, di Dubai ini untuk men-create point to point yang remiten ini. Jadi bisa memfasilitasi tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri untuk menstransfer ke dalam negeri atau mengirim yang ke saudara dan sebagainya. Bukan untuk mengumpulkan dana pihak ketiga.
Bagaimana rencana penambahan modal untuk BSI? Adakah aksi korporasi?
Yang pertama karena di BSI mungkin yang sekarang paslah, 17%. Kita melihat dengan pertumbuhan kredit (pembiayaan) yang cepat dan pemulihan masa Covid-19, pertumbuhan akan meningkat double digit 18% mungkin lebih. Tentunya kita akan menyiapkan capital. Kita sudah menyiapkan sekitar Rp 5 triliun, kita akan lakukan right issue, baik dari pemegang saham eksisting .
Pemegang BSI ini kan dari Mandiri, BNI, BRI. Memang Mandiri kemungkinan akan meningkatkan kepemilikan. Kita akan menjadikan Mandiri sebagai super majority. Tapi pemerintah juga sampaikan, memberikan juga saham merah putih kepada BSI. Jadi selain anak Mandiri, kita juga punya “dwi warna”, yang menjadikan itu suatu rights pemerintah juga, untuk memberikan langsung dari keputusan kementerian BUMN.
Right issue memang harapan kita ke depan. Kita sedang diskusi mengenai struktur kepemilikan. Kita melihat untuk masuk ke level global, BSI, rasanya kalau sendiri dan nggak partner, global partner, kecepatannya akan kurang. Nah jadi kita berpikir mungkin ke depan setelah right issue ini nanti, mungkin ada juga ada juga corporate action untuk mencari global partner.
Salah satu tujuan kita hadir di sini (Dubai) juga untuk bertemu dengan beberapa calon partner. Mungkin ada partner mau masuk secara strategis, untuk membantu juga mempercepat akses global finance-nya dari BSI ini.
Tapi agenda ini belum bisa kita disclose ya. Karena ini kan public company. Itu step-nya seperti itu. Jadi step satu right issue dulu. Jadi Mandiri akan jadi super majority dan memiliki saham merah putih. Lalu step dua-nya kita akan lakukan corporate action untuk mencari partner strategis.
Right issue sendiri kapan time frame-nya pak?
Triwulan 3 mungkin ya. Kita lagi lihat marketnya dan siapkan paperwork dan dokumentasinya.
Indonesia negara muslim besar. Namun market shared syariah masih kecil. Apa kendalanya?
Jadi menurut saya ada tiga isu. Pertama memang dulu scale. Karena memang tidak ada bank syariah yang skalanya besar.
Nah dengan BSI di level ranking 7 dan dengan jaringan luas, gabungan dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah, tentu saja jangkauannya lebih luas. Dan kita sedang mempersiapkan corporate action … Sehingga, dengan platform yang ada itu, tentunya skalanya, dari sisi cabangnya, reach, kemudian kapabilitas digitalnya, kecepatan untuk akuisisi customer baru ataupun meningkatkan market shared lebih tinggi.
Kita berharap dengan peningkatan aset dari BSI ini, (market shared) bisa double digit atau dua kali lipat dari peningkatan di level konvensional. Dengan BSI, syariah yang secara bertahap di level 7% ini, mungkin ke 10%, mungkin dalam jangka menengah ke 18 atau 20. Memang BSI akan jadi katalis.
Kedua bagaimana kita menarget segmennya. Nah ini yang menarik, karena ke depan, syariah ini bukan hanya untuk orang yang quote unquote dengan konteks religious. Tapi kita ingin bank syariah yang universalis juga. Artinya apa? Produk, layanannya harus unggul.
Sehingga orang bisa memilih produk BSI dengan pertimbangan komersial atau layanan. Jadi dengan kita meningkatkan jaringan yang baik, juga meningkatkan culture layanan yang baik, digitalisasi, harapannya nasabah ini melihat produk syariah ini bukan hanya dari sisi syariahnya saja. Tapi layanannya, kecepatannya, fitur produknya menari, dan nyaman.
Jadi ini yang penting, di mana kita menarik nasabah secara universal bukan semata-mata aspek religius saja. Kita punya target marketing yang lebih lebar.
Ketiga, kan kita lihat milenial meningkat tajam. Dari awal saya dan rekan-rekan dari BSI ingin mendorong target marketnya ke milenial. Karena dulu kesannya bank syariah itu “jaman old”. Nah ini BSI kita retouched up sehingga jadi bank syariah modern dan milenial. Saya melihat produk dan iklan kita diarahkan ke milenial sehingga meng-grab demokrafik yang baru juga. Gen Z ini. Jadi dengan strategi ini scale up lebih cepat, apalagi dengan digital acquisition.
Disebutkan ini cita-cita pemerintah Indonesia. Dukungan pemerintah bisa dirinci seperti ada?
Jadi saya rasa effort pemerintah sudah luar biasa. Kita kan ada MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), saya juga ada di Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAES) Kementerian Keuangan.
Mungkin satu hal ke depan yang kita perlu tahu, bahwa produk syariah ini memiliki satu struktur yang ada dasar-dasar hukumnya. Ini harus kita bikin se-friendly mungkin dengan transaksi yang real. Contoh, sewa mobil atau alat berat. Namanya operating list. Tapi bahasa syariah itu ijarah. Kadang, kalau kita menawarkan dalam bahasa ijarah orang itu tidak paham. Ini produk apa.
Kita terus mendorong DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk menggunakan terminologi yang mudah dipahami masyarakat. Sehingga masyarakat memahami sebenarnya fitur produk ini apa.
Syariah misalnya, memiliki akad produk mudarabah … ada ran (gadai emas). Kita harus mampu melakukan program literasi juga. Literasi syariah. Intinya, lebih friendly dan masyarakat paham fungsinya apa. Seperti KPR syariah, credit card bank syariah. Sehingga pasar bisa meng-compare dengan produk serupa yang ada di market juga.
Nah ini tentunya butuh effort baik dari pemerintah, DSN, asosiasi bank syariah, untuk terus memotivasi dan mencoba mengubah mindset dan pemahaman masyarakat soal syariah ini. Sehingga , masyarakat tak hanya melihat dasar hukum tapi juga fungsionalitas dan kenyamanan produk itu. (AHM/cnbc)
Sumber: CNBCIndonesia
