Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
KNews.id – Sikap tidak sportif telah ditunjukkan oleh paslon 02 dan penguasa zalim, mulai dari Presiden Jokowi sendiri, TNI-POLRI, KPU, BAWASLU, MK, KEJAKSAAN, MA, DAN DPR/MPR. Tujuannya untuk “memaksa” perpanjangan kekuasaan Jokowi (baca : oligarki Taipan) melalui tangan Gibran.
Suara dari arus bawah, kalau rakyat sudah sangat muak dengan perilaku Jokowi, dan jika kesabaran rakyat dipermainkan lagi, kemarahan rakyat sudah tidak bisa dibendung lagi. Rakyat mungkin akan mengambil jalannya sendiri.
Melihat respon rakyat yang begitu antusias di seluruh Indonesia ketika menyambut Anies, merupakan sinyal kuat kalau rakyat benar-benar sudah menginginkan terjadinya perubahan. Walaupun di sisi lain, masih ada saja para pejabat rakus, pembohong, dan tidak peduli hukum dan etika yang terus berusaha menafikan gelombang rakyat yang begitu besar bagai tsunami.
Berbagai rekayasa mereka ciptakan mulai dari mengutak-atik aturan hukum, melabrak etika dan norma, merekayasa hasil survey, melakukan penjegalan terhadap paslon 01, pembatalan sepihak tempat-tempat kampanye paslon 01, memobilisasi aparat dan ASN, penyuapan kepada para ulama dan pimpinan ponpes, sampai kepada intimidasi rektor, kepala daerah, ketum Parpol, dan tokoh masyarakat.
Padahal, dukungan rakyat terhadap pasangan AMIN (Anies-Muhaimin) di seluruh Indonesia sudah tidak mungkin bisa dibendung lagi. Ada yang memprediksi rakyat yang menginginkan perubahan mencapai 80-90%.
Mereka menginginkan perubahan secara radikal dalam segala bidang, terutama yang berkaitan dengan harga-harga yang tinggi, pendidikan yang mahal dan belum merata, ekonomi yang sulit, kesulitan mencari kerja, BBM yang mahal, pajak yang membelit, dll. Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji Jokowi yang selalu diingkari.
Walaupun berbagai lembaga survey bayaran terus berupaya memanipulasi dan memframing hasil elektabilitas capres paslon 02 selalu tertinggi (dengan mematok angka 52-64%), tapi fakta dan realita di lapangan tidak sedemikian bahkan berbanding terbalik. Kampanye paslon 02 di mana pun selalu sepi, padahal sudah merayu dengan berbagai cara, termasuk memanipulasi pendukung paslon 01.
GBK akan menjadi saksi bagaimana sepinya peminat paslon 02, walaupun sudah dibujuk dengan konser Dewa 19, diberi makan gratis, uang 45.000, kaos, dan mungkin masih ada yang lain. Bandingkan dengan animo rakyat yang mau datang ke JIS, ketika baru dibuka pendaftaran tiket Rabu jam 11.11, dalam hitungan menit sudah terdaftar lebih dari 3.5 juta peminat.
Kenapa rakyat sudah tidak percaya lagi Jokowi ? Karena ucapannya selalu bohong, bahkan yang terjadi selalu sebaliknya.
Walaupun Jokowi sudah berulang kali meminta TNI-POLRI, Kepala Daerah, ASN, dan aparat untuk netral, tapi fakta di lapangan Jokowi sendiri tidak netral dalam Pilpres 2024 , karena yang terjadi justru sebaliknya. Jokowi, demi ambisi ingin memenangkan Gibran sebagai cawapres, telah nekad bertindak melanggar hukum, etika, dan norma-norma bernegara.
Berbagai kecurangan dan tindakan cawe-cawe ditunjukkan Jokowi secara arogan dan tidak ada rasa malu sama sekali. Jokowi telah kehilangan harga diri sebagai Presiden maupun sebagai warga negara.
Di tangan Jokowi, negara ini begitu mudahnya dipermainkan dan diacak-acak seenak udele dewe, seolah negara ini milik nenek moyangnya.
Padahal Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pejuang dan pahlawan bangsa dengan tetesan darah dan korban jiwa, oleh Jokowi dengan seenaknya dirusak dan diporak-porandakan secara berjamaah bersama-sama para komplotan pengkhianat bangsa dan negara.
Rezim Jokowi sama sekali tidak menghargai rakyat sebagai pemilik negara ini. Demokrasi yang telah jadi kesepakatan bersama dicabik-cabik. Indonesia yang begitu besar telah dirusak oleh satu keluarga yang terdiri hanya 5 orang saja ?
Anehnya, kenapa para tokoh bangsa, termasuk para Jenderal yang dulu mengecam kejahatan Prabowo, bukan saja mendiamkan terhadap kerusakan negara ini, tapi malah ikut bersama mereka ?
Pencawapresan Gibran telah cacat hukum dan melanggar etika serta mengoyak-oyak konstitusi, motifnya hanya demi membela kepentingan Jokowi, dalihnya pun terus dicari pembenarannya.
Tidak dapat dibayangkan seorang Gibran yang belum dewasa (masih bau kencur), otaknya kosong, zero prestasi, tidak memiliki kapasitas dan kompetensi serta kemampuan leadershipnya rendah harus memimpin bangsa dan negara ini, membawahi para jenderal dan tokoh-tokoh bangsa ?
Bisa jadi, Prabowo hanya dijadikan alat untuk naiknya Gibran ke tahta tertinggi negeri ini.
Pasangan Prabowo-Gibran telah ditolak oleh hampir seluruh elemen bangsa. Jika saja Jokowi dengan kekuasaannya mengintervensi KPU, BAWASLU, dan MK, sehingga pasangan Prabowo-Gibran dimenangkan, dipastikan kemenangannya tidak akan diakui rakyat.
Naiknya Gibran hampir dipastikan bakal memantik chaos yang berkepanjangan, rakyat akan saling baku hantam dan mungkin juga saling bunuh. Sungguh sangat mengerikan jika Jokowi dan para elit bangsa ini tidak mampu berfikir jernih dan panjang.
Bagi rakyat sendiri, saat ini kepercayaan mereka hanya kepada Anies dan akan tetap menjadikan Anies sebagai Presiden rakyat yang sebenarnya, hanya Anies yang akan ditaati perintahnya. Prabowo-Gibran akan menjadi Presiden-Wakil Presiden ilegal yang bukan saja tidak diakui oleh rakyat Indonesia, tapi juga tidak akan diakui oleh dunia. Sedangkan 80-90 % rakyat, termasuk para ulama, para purnawirawan, akademisi, mahasiswa, buruh, umat Islam, emak-emak, ormas-ormas Islam, dll akan di belakang Anies.
Tidak akan terbayangkan ngerinya jika kekuatan rakyat harus berhadapan dengan kekuatan kekuasaan palsu dan ilegal yang mungkin didukung oleh TNI-POLRI (kalau menurut istilah Gatot Nurmantyo) yang sudah jadi pengkhianat bangsa dan sampah.
Ada beberapa sebab pendukung Anies tidak akan terima Pilpres curang :
Pertama, Kecurangan Paslon 02 sangat vulgar, tapi tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu
Kedua, Hasil berbagai survey kredibel dan polling menunjukkan paslon 01 yang menang
Ketiga, Ada kekuatan besar di belakang Jokowi yang tidak menginginkan ada perubahan
Keempat, Rezim Jokowi terlibat secara langsung dalam melakukan kecurangan
Kelima, Tidak ada transparansi dan iktikad baik dari penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu terutama dalam masalah jumlah DPT siluman
Keenam, Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak independen masih di bawah kendali penguasa
Ketujuh, Adanya upaya intimidasi, penjegalan, dan sabotase terhadap paslon 01
Jika Rezim Jokowi nekad berbuat curang dan rakyat mengamuk siapa yang harus bertanggung jawab ?
Semoga semua kita kembali ke jalur yang benar dengan menjaga Pemilu berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia (JURDIL dan LUBER)
(Zs/NRS)
