KNews.id – Jakarta – Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, eks Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengaku menyerahkan uang sebesar Rp500 juta untuk kebutuhan total politik menjelang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024.
“Ya, jadi di waktu menjelang Pansus, saya dikirimi proposal oleh Mas Wibowo Prasetyo dan Muhammad Nuruzzaman (staff khusus eks Menag Yaqut) tentang kebutuhan Total Politik,” kata Gus Alex kepada awak media di PN Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Gus Alex mengaku tidak mengetahui secara terperinci peruntukan dana yang diminta dalam proposal tersebut. Ia hanya memahami bahwa uang itu diminta untuk kebutuhan biaya Total Politik.
“Nah, atas hal tersebut, kemudian saya mengupayakan saya serahkan dana sejumlah Rp500 juta kepada namanya Khumaidi,” jelas Gus Alex.
Gus Alex menjelaskan, uang Rp500 juta tersebut diserahkan kepada Khumaidi, yang merupakan staf Wibowo Prasetyo. Selanjutnya, uang itu diteruskan kepada Wibowo Prasetyo atau Muhammad Nuruzzaman untuk diserahkan ke Total Politik.
“Produknya podcast. Tapi saya tidak tahu detail seperti apa kontennya. Sebenarnya untuk apa itu, saya juga tidak paham,” jelas Gus Alex.
Gus Alex lalu menyebut penyerahan uang Rp500 juta tersebut berkaitan dengan kampanye haji dan kebutuhan menjelang pembentukan Pansus Haji pada 2024.
“Tapi yang jelas waktu itu terkait dengan kampanye haji dan menjelang Pansus, intinya gitulah. Jadi itu, itu di menjelang Pansus tahun 2024 itu,” tandasnya.
Sebelumnya Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Muhammad Ramdani, mengungkap total fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023-2024 mencapai Rp143,9 miliar.
Rinciannya, fee percepatan pada 2023 sebesar Rp22,67 miliar, sedangkan pada 2024 mencapai Rp121,23 miliar, yang disebut diterima oleh sejumlah pegawai Kementerian Agama dan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Hal itu disampaikan Ramdani saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dkk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Ia merinci:
Pihak Penerima Dana: Rizky Fisa Abadi, Abdul Muhi, Isfah Abidal Aziz, dan Ridwan Kurniawan.
Sumber Dana: Pembagian uang atas fee percepatan kuota haji khusus tambahan tahun 2023 (dalam rangkaian aliran dana penyelenggaraan ibadah haji khusus kuota tambahan 2024).
Rincian Nominal:
- Bagian pertama senilai 1.467.000 dollar AS (setara dengan Rp 22.379.085.300).
- Bagian kedua senilai Rp 300.000.000.
- Total Nilai Fee: Rp 22.679.085.300 (catatan: berdasarkan penjumlahan angka yang disebutkan di persidangan, nilainya Rp 22.679.085.300, sementara dalam kutipan lisan disebutkan Rp 22.679.085.000).
Ramdani menjelaskan, penghitungan nilai fee percepatan dalam dolar AS untuk tahun 2023 tersebut dikonversi menggunakan kurs sebesar Rp15.255 per dolar AS.
“Sedangkan aliran dana dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus untuk kuota tambahan tahun 2024, yang pertama adalah pegawai Kemenag, kemudian asosiasi PIHK, dan pihak-pihak terkait memperoleh pembagian fee percepatan atas pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2024,” ucapnya.
Ramdani merinci, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2024 terdiri atas 7.395.200 dolar AS atau setara Rp117.176.944.000, 16.000 riyal Arab Saudi atau setara Rp67.520.000, serta Rp3.993.600.000.
“Sehingga total fee percepatan untuk tahun 2024 adalah sebanyak Rp121.238.064.000,” tandasnya.
Kasus korupsi kuota haji
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 yang sejatinya ditujukan untuk memangkas antrean panjang jemaah haji reguler.
Namun, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, membagi kuota tambahan tersebut secara menyimpang dengan skema 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus (masing-masing 10.000 kuota), melanggar ketentuan undang-undang yang membatasi porsi kuota haji khusus maksimal 8 persen.
Pengalihan jatah kuota reguler ke kuota khusus tersebut kemudian dimanfaatkan untuk praktik jual beli kuota dan pungutan liar berupa fee percepatan keberangkatan tanpa masa tunggu (skema T0) dari sejumlah biro perjalanan atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 622 miliar berdasarkan perhitungan BPK ini menyeret empat terdakwa ke meja hijau, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, eks staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.






