KNews.id – Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang telah ditetapkan.
“Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” ujar Pramono di Jakarta Utara, Jumat (20/11).
Pramono mengatakan kesepakatan mengenai UMP tidak akan pernah bulat atau disetujui seluruh pihak, entah itu dari buruh maupun pengusaha.
Kendati demikian, Pramono mengaku keputusan terkait penetapan UMP 2027 sudah merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KHL-nya (kebutuhan hidup layak),” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941. Besaran tersebut naik 7,1 persen atau Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.
Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” ujar Pramono, Jumat (20/11).
Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan pembahasan terkait penetapan UMP berlangsung selama tiga hari. Meski tenggat penyelesaian masih hingga Sabtu, Pemprov DKI bersama buruh dan pengusaha berhasil merampungkan pembahasan lebih awal.






