Prabowo, kata Hersubeno justru tidak setuju Jokowi menjadi cawapres dan adanya penundaan Pemilu 2024.
Upaya menunda Pemilu 2024, kata Hersubeno disampaikan beberapa menteri dan Pimpinan lembaga tinggi negara seperti MPR maupun DPD RI. Penundaan Pemilu 2024 didukung para ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah Golkar, PKB dan PAN.
“Ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan langsung menarik pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dari MPR agar tidak dimanfaatkan penunggang gelap untuk sebagai celah untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi dengan mengubah undang-undang dasar itu dari dua periode menjadi 3 periode,” jelasnya.
Upaya memperpanjang jabatan presiden melalui Ketua DPD RI La Nyala Mattalitti Jokowi yang menyatakan masa jabatan bisa diperpanjang dua atau tiga tahun dengan syarat adanya Dekrit kembali ke UUD 45.
“Ini mengundang kehebohan dan juga ditentang banyak orang dan kemudian ketua MPR ini Bambang Soesatyo juga pernah menyampaikan dengan kalimat tanya pada waktu itu ketika menghadiri sebuah rilis hasil survei dan menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf itu sangat tinggi. Dia kemudian menyatakan ‘Apakah ini tidak diperpanjang gitu masa jabatannya karena karena kepuasannya sangat tinggi?’ dan ketika diserang pada waktu itu menanyakan kan dia cuman bertanya. Ini sebagai sebuah wacana manuver penundaan Pemilu 2024,” tegas Hersubeno.
