KNews.id- Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, bahwa pemerintah diduga menggelontorkan anggaran Rp90,45 miliar untuk jasa influencer. Adapun dana tersebut diberikansecara individu atau kelompok, dengan tujuan memengaruhi opini publik terkait kebijakan.
Dimana kajian tersebut dilaporan oleh peneliti ICW, Egi Primayogha, dalam diskusi daring berjudul Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer yang berlangsung pada Kamis (20/8) siang.
Namun demikian, Kantor Staf Presiden (KSP) membantah menyediakan anggaran Rp90,45 miliar untuk membayar influencer. Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian yang menyatakan anggaran Rp90,45 miliar tidak seluruhnya untuk membayar influencer seperti yang disebut ICW. Ia menjelaskan, bahwa dana tersebut dialokasikan untuk seluruh kegiatan kehumasan.
“Jadi, Rp90,45 miliar itu kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak alokasinya, misalnya untuk iklan layanan masyarakan, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku, atau lainnya, jadi tidak semua untuk influencer,” kata Donny di Jakarta, Jumat (21/8).
Namun demikian, Donny tetap menyebut bahwa dana sebesar itu tidak diberikan kepada para influencer.
“Tidak mungkin Rp90 miliar diberikan kepada influencer, influencer itu berapa? Jadi, influencer memang yang dipilih juga orang-orang kompeten, punya kemampuan, menguasai substansi. Jadi, kalau menyosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya? Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya me-make up saja sesuatu yang buruk, toh, mereka berbicara apa adanya,” ungkap Donny.
Sebagai informasi, Jokowi memang sebelumnya pernah mengundang sejumlah influencer ke Istana hanya bertujuan untuk menyapa.
“Saya kira Pak Jokowi cuma ingin menyapa saja semua stakeholder, termasuk influencer, karena mereka yang punya massa, punya pengikut, punya pendengar. Apa yang mereka sampaikan pasti didengar oleh banyak orang sehingga dipanggil supaya bisa terhindar dari hoaks, fitnah, pembunuhan karakter, untuk menggunakan sosial media secara positif,” jelas Donny.
Donny pun membantah pernyataan ICW yang menilai Presiden Joko Widodo tidak percaya diri terhadap program-programnya karena menggunakan jasa influencer.
“Karena namanya program harus dipahami sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa yang tidak terjangkau media. Nah, influencer, itu kan kita tahu menggunakan sosmed yang digunakan masyarakat, jadi saya kira bukan tidak percaya diri, melainkan jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial,” kata Donny.
Pada Kamis (20/8), peneliti ICW Egi Primayogha dalam konferensi pers “Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?” secara daring menyatakan pemerintah pusat menganggarkan Rp90,45 miliar untuk beragam aktivitas yang melibatkan influencer.
Temuan itu, ujar Egi, didasarkan pada hasil penelusuran dari laman pengadaan barang jasa pemerintah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sepanjang 14 sampai dengan 18 Agustus 2020. (FHD)
