spot_img

Irjen Eko Hadi Dipecat, Terbukti Bersekongkol Lakukan Penyadapan Ilegal

KNews.id – Jakarta – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS). Dari putusan ini ikut terkuak soal perbuatan yang bersangkutan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan dalam proses sidang ini, dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satunya yakni saksi meringankan berinisial DR. Dari proses ini, terkuak soal perbuatan pelanggar EHS.

- Advertisement -

“Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, maka didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” kata Truno saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam proses ini, EHS dijatuhi sanksi etika dan administratif. Untuk etika, perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sedangkan untuk administratif dijatuhkan putusan PTDH. Atas putusan ini, dia menempuh banding.

- Advertisement -

“Atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” ungkap Truno.

Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (AS), Eko Hadi (EH), dan Slamet Uliandi (SU).

AS sudah dijatuhi sanksi berupa etika dan administratif. Untuk etika, perbuatan yang bersangkutan dinyatakan sebagai perbuatan tercela, sedangkan administratif dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Atas putusan ini, yang bersangkutan menyatakan banding.

(RD/BTS)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini