Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
KNews.id – Jakarta 18 November 2026 – Awalnya TPUA dengan dikomandoi oleh Ketua Umumnya Prof Eggi Sudjana dan Sekretaris, merangkap Koordinator dan Konsptor Tunggal TPUA Damai Hari Lubis/ DHL (Penulis) melaporkan Jokowi atas dugaan Ijazah S1 Palsu dari Fakultas Kehutanan UGM. Lalu Roy mengajak Tifa nimbrung ada kelompok yang mengaku dipimpin oleh
AS eks Ketua KPK yang dipecat, lalu membentuk TAKA lalu Roy membuat kelompok primordialism RRT lalu kerjasama dengan TAKA namun oknum TAKA yang nampak mirip “banci tampil” selalu bertingkah overlapping hukum dan etis, kemudian TAKA dan RRT pecah kongsi dan saling hujat pengkhianat. Mungkin kena karma karena mendompleng perjuangan TPUA dan pecah belah, karena misi awal diantara mereka sekedar mengejar popularitas plus meraup deviden dari hasil kontenisasi, jelas mereka tidak berniat ikhlas seperti niat TPUA yang semata saat itu bermula dengan menggunakan fungsi peran serta mayarakat pada sektor Penegakan hukum (law enforcement).
Versi Roy Suryo pada Proses Pengadilan
Roy tetap mempertahankan klaim bahwa foto di ijazah itu mirip Dumatno Budi Utomo. Dia menyebut hasil analisis _face recognition_ versinya menunjukkan kemiripan 83%. Atas dasar itu, kuasa hukum dr. Tifa di sidang meminta uji forensik ulang oleh lembaga independen dan mempertanyakan _chain of custody_ barang bukti. Sebaliknya, Polri pada 13 November 2026 menolak permintaan uji ulang itu, dengan alasan uji forensik sudah dilakukan secara prosedural di Puslabfor dan sudah dituangkan dalam berita acara _pro justitia_.
Jadi kesimpulan sementara secara hukum
Proses persidangan a quo in casu Ijazah S1 Jokowi belum berkekuatan hukum tetap, posisi resmi negara (UGM dan Bareskrim) dan keterangan Jokowi di bawah sumpah adalah: foto itu adalah foto Jokowi.
Klaim Roy-Tifa: berstatus tuduhan telah melakukan delik dolus (mensrea) kini sedang diproses di persidangan para tahap Pembuktian atau belum menjadi putusan. Namun nampaknya kesalahan/kelalaian Tifa, dibaca oleh Penulis, bahwa pengacara/ Tifa ingin menggiring opini hukum melalui opini publik sebagai conviction intime (keyakinan Majelis Hakim) seolah sesuatunya kekeliruan (kliennya) berbasis implikasi Penelitian Roy Suryo (ahli telematika).
Sehingga dari aspek logika hukum ada cacat moral yang krusial terhadap tuduhan Roy dan Tifa karena hanya berdasar analisis foto copy kertas atau kemiripan di medsos oleh Tifa (ahli fisiognomi ?) dan Roy (ahli telematika ?) bisa menyatakan ijazah 99% lebih Palsu ? Walau mereka semestinya tahu tuduhan harus dibuktikan mrlaui laporna polisi dan lewat pembuktian forensik dan bermuara sah di pengadilan, mereka gak punya pondasi hukum, adapun pegangan mereka hanya kepada eks rekan mereka Rismon yang pakar digital forensik namun sudah membatalkan diagnosisnya yang Ia publikasi melalui buku (Jokowi’s white paper). Rismon mengaku keliru
selain buku yang ada JWP baru sekedar analisa pada level “on going” bukan analisa final, lalu Rismon berbalik menyatakan “bahwa Ijazah S1 Jokowi itu autentik”.
Selanjutnya dari aspek sosiologis-politik yang realitas pada sektor penegakan hukum pada praktiknya suka tidak suka berkesesuaian dengan teori Kepentingan Kekuasaan Negara (bermuatan politis), namun jangan juga berspekulasi, inilah sistim hukum (rules of the game) yang ada dan sedang berjalan, sedangkan sejarah kehidupan itu bagai roda yang terus berputar pada as (sumbunya) dan didalamnya selalu dinamisasi, kekuasaan sebentar bisa hilang dan berganti, dimensi kehidupan individu atau kolektif (kelompok) itu kadang di bawah kadang di atas, yang berbeda hanya pada era dan subjek para pelaku, inti cerita duniawi tetap klasik yaitu selalu kompetitor dampak faktor kepentingan individu atau kelompok pada sebuah rezim dan kekuasan yang semu (Silih berganti Kekuasaan dan batas waktu berkuasa) selain kekuasaan temporer karena faktor usia yang absolut terbatas dan rentannya kesehatan manusia. Maka apa yang terjadi ke depan Wait And See, jangan asumtif- spekulatif karen a hasilnya relatif terbentur pada faktor Politik dan Kekuasaan. Kecuali jejak sejarah fragmatis dimanapun dimuka bumi ini yang bakal selalu eksis dan mirip pada setiap rezim pada era nya.
(FHD/NRS)






