spot_img

Andai Pelapor Dipertanyakan Secara Pribadi dan Terbuka “Apakah Ijazah S1 UGM Jokowi Palsu?”

Oleh : Damai Hari Lubis Aktivis__Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum & Politik)

KNews.id – Jakarta 18 November 2026 – Jawaban penulis sebagai salah seorang Pelapor dan Penggugat sekligus konseptor tunggal TPUA dalam konteks upaya hukum dengan pola melaksanakan Peran Serta Masyarakat sesuai rujukan sistim hukum dan perundang-undangan RI dan dalam hubungannya dengan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Publik kepada publik, maka Penulis dan Rekan Rekan TPUA untuk mencari kebenaran formil sudah berupaya hukum melalui jalur keperdataan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2023 dengan No. Perkara 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst namun gugatan perdata ini diputus “tidak dapat diterima (NO / Niet Ontvankelijke Verklaard)” pada tanggal 25 April 2024. Walau kami pernah tegas sampaikan saat mediasi berlangsung bahwa kami cukup diperlihatkan saja objek perkara ijazah tersebut secara formal kepada Otto Hasibuan selaku pengacara Jokowi, maka perkara ending atau _cash close_, karena perkara perdata berdasarkan kebenaran formil, namun Otto menolak.

- Advertisement -

Oleh karenanya TPUA melanjutkan upaya hukum merujuk kebenaran materiil (materiele waarheid) jalur pidana dengan melaporkan Jokowi ke Mabes Polri pada 9 Desember 2024 mengimplementasikan Tuduhan Publik dugaan Ijazah S1 Palsu dari UGM.

Adapun kedua gugatan perdata dan pidana (2023-2024) adalah berawal dari hasil temuan hukum Kami TPUA (Penulis dan Eggi Sudjana) selaku Kuasa Hukum, yang dari hasil persidangan BTM dan Gus Nur di PN. Surakarta pada 2023 ada misteri yang cukup convius karena janggal dari sisi penerpaan hukum acara/KUHAP, karena Ijazah yang substansial menjadi objek dakwaan oleh JPU tidak ditunjukan aslinya maka kedua Terdakwa semestinya tidak dapat dihukum, namun realitas terdakwa dituntut terbukti melakukan ujar kebencian Jo. bohong dan atau Fitnah dituntut 10 tahun dan di vonis 6 tahun kemudian inkrcaht 4 tahun penjara pada tingkat kasasi.

- Advertisement -

Seiring dengan pelaksanaan Peran Serta Masyarakat atas laporan pidana kami, TPUA melakukan konfirmasi, investigasi dan silaturahmi ke UGM dan on the spot ke Rumah Jokowi dan Penulis bertemu langsung dengan Beliau eks Presiden RI ke-7, mewakil rombongan TPUA bersama Alm. Rizal Fadillah. Namun hasilnya nihil tidak ada transparani, justru tidak lama sepulangnya TPUA dari rumah Beliau, Beliau melaporkan ke Polda Metro Jaya berdasarkan delik aduan absolut terhadap diantaranya Roy, Eggi Sudjana, dr Tifa dan Kurnia. Sementara Penulis tidak dilaporkan namun aneh, belakangan Penulis (eks sekjen dan eks koordinaotr TPUA) malah berstatus menjadi Tersangka/TSK lalu akhirnya oleh *Pelapor Advokat Lechumanan dihadapan Karni Ilyas di program acara ILC: “Saya tidak melaporkan Bang DHL”* (Damai Hari Lubis). Maka wajar penulis dan termasuk Eggi Sudjana yang secara unsur hukum merasa tidak pernah di BAP namun berstatus TSK akhirnya demi hukum Kami di SP.3 kan walau melalui “rekayasa RJ.”

Sehingga kalau ditanya atas perkembangan hukum yang ada bahwa berdasarkan laporan pidana kami di Mabes Polri ternyata ahli labdigfor Mabes Polri memverifikasi foto dan ijazah S1 Jokowi dari UGM fakultas Kehutanan dan hasilnya adalah identik dengan yang asli, begitu pula pihak kampus melalui rektor dan dekan Fakultas Kehutanan juga menyebutkan NIM nya dan skripisinya berkesesuaian dan “katanya rekan kuliah” nya pun menyatakan Jokowi adalah “teman sekelas dan atau sekampusnya,” sehingga unsur unsur formal sudah penyidik miliki, namun belum menyangkut kebenaran materil), karena harus menunggu proses hukum dan putusan inkracht. Sementara kami selain tidak memiliki pakar khusus untuk menilai keasllan atau tidaknya ijazah Jo. Henti Lidik /SP. 2 LIDIK. Maka secara hukum pidana tentu kami sulit untuk membuktikan kecuali sekedar ‘intuitif dan subjektifitas” atau tidak merujuk asas objektifitas profesionalitas_proporsionalitas dan akuntabilitas.

Disayangkan pola penyidikan dalam rangka verifikasi objek ijazah, Para Pelapor tidak dilibatkan (tidak transparansi) dan juga disayangkan hasil labdigfor juga hanya dari pihak Mabes Polri, tidak ada diagnosis_analisis dari lembaga lainnya (second opinion).

Sementara pelapor sebelum ada pengumuman tentang keaslian ijazah dari Bareskrimum, Mabes Polri sudah berupaya mendatangkan ahli Sdr. Rismon namun nampak terhadap laporan TPUA sudah banyak pihak yang aji mumpung menunggangi upaya hukum TPUA dengan misi _kontenisasi_ atau pansos bahkan mendapatkan materi/ deviden, sehingga perjuangan TPUA menjadi _acakadut_ termasuk narasi narasi krusial yang tidak berbasis hukum disertai berbagai statemen statemen liar dari Roy dan Tifa, sementara Rismon mendapat tuduhan pelaporan melalui pihak polri terkait S3 nya (gelar Dr.) dari Jepang karena diduga palsu.

Hakekatnya terkait tuduhan TPUA bahwa Jokowi Ijazah Palsu sudah gugur dengan sendirinya. Walau hal terkait SP.2 Lidik tentu saja bisa dibatalkan dan laporan kami dilanjutkan kembali, dengan catatan hukum, jika ada peristiwa dan atau temuan hukum berdasarkan data dan fakta berikut saksi yang berlawanan dengan alat Bukti Lidik dari pihak Penyidik Bareskrim atau didapati bukti yang Kontraproduktif dari yang ada sebelumnya, karena kembali kepada tujuan asas dan teori hukum pidana adalah demi mencari kebenaran materil (materiele waarheid) atau kebenaran yang sesungguhnya yang berdasarkan tujuan hukum itu sendiri yang harus memenuhi 3 unsur: asas legalitas (rechtmatgheid), utilitas/ manfaat (doelmatigheid) dan keadilan/justice (gerechtigheid).

Penulis selaku pernah menjadi TSK eks Pengurus TPUA yang saat ini sudah dibekukan oleh Badan Pendiri DR. HRS hanya tinggal menunggu kepastian hukum dari ranah kompetensi absolut judeks facti PN dan PT dan Judex juris Pengadilan Tingkat Kedua/ Tingkat akhir Mahkamah Agung atau PK (herziening).

- Advertisement -

(FHD/NRS)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini