KNews.id- Pemerintah tampaknya tak memiliki solusi terhadap permasalahan ekonomi yang melanda Indonesia. Bagaimana tidak, Bank Indonesia (BI) mencatat, bahwa utang luar negeri (LN) Indonesia sama sampai dengan April 2021 sebesar Rp418 miliar dolar AS atau setara dengan Rp5,977,4 triliun.
Angka tersebut tentunya jika asumsi kurs berada di posisi Rp14.300 per dolar AS. Dimana posisi itu tumbuh 4,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).
Kini, Indonesia kembali melakukan pinjaman dari Bank Dunia yakni sebsar US$800 juta atau setara dengan Rp11,36 triliun (jika kurs Rp14.200 per dolar AS). Dana tersebut didapat dari Bank Dunia. Apa yang dilakukan pemerintah, tampaknya memperlihatkan bahwa utang merupakan sebuah solusi dalam menyelesaikan permasalah ekonomi di negeri ini.
Tak sedikit ekonom padahal yang mengatakan jika pemerintah memompa daya beli masyarakat kalangan bawah akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, alih-alih meningkatkan pertumbuhan ‘meroket’ pemerintah malah menekan pajak di bidang-bidang yang bisa dikatakan terbilang kecil.
Bahkan, belakangan pemerintah berencana memberikan pajak pada hal yang justru paling mendalsar dalam kehidupan masyarakat, yakni sembako dan sekolah.
Rizal Ramli: Soeharto Jatuh Karena Campur Tangan IMF
Mengingat soal pinjaman Bank Dunia, ekonom senior Rizal Ramli jaug sebelumnya pernah mengatakan, bahwa dirinya salah satu ekonom yang menolak tegas kedatangan bank dunia di Indonesia yang digadang-gadag sebagai pemecah masalah dalam menangani kebuntuan ekonomi di Indonesia.
Mantan anggota tim panel penasihat ekonom PBB itu bahkan mengatakan, Soeharto jatuh karena campur tangan IMF di Indonesia.
“Pemerintahan bisa jatuh nanti. Jangan sampai kita nanti kaya Presiden Yunani, terlalu ngikut IMF akhirnya jatuh. Soeharto juga jatuh waktu itu karena ngikutin saran IMF,” tegasnya, mengutip akun Youtube Fadli Zon, yang ditayangkan Desember 2020 lalu.
Lebih lanjut, Ramli memberi contoh, pola dalam mengatasi krisis dunia pada tahun 1998 dahulu. Menurutnya, ada tiga pola yang dilakukan negara-negara yang mengalami krisis 1998 tersebut.
Pertama, pola langkah yang dilakukan negara Korea Selatan. Pada saat itu, untuk mangatasi krisis, Presiden Korea membawa 10 pengusaha besar Korea ke New York dan melakukan restrukturisasi kredit.
Sementara yang kedua, pola yang dilakukan bangsa Indonesia, yang malah mengundang IMF dan meminjam hutang hingga akhirnya krisis menjadi semakin buruk.
“Indonesia begitu krisis, undang IMF, saya satu-satunya yang nggak setuju waktu itu, karena nanti krisis akan lebih dalam lagi, tapi mayoritas setuju, akhirnya Soeharto tenggelam dalam rayuan IMF. Lalu kemudian krisis semakin parah dan dia pun jatuh,” jelas Ramli.
Adapun yang ketiga, pola Negara Malaysia. Ia menyebut, Presiden Malaysia juga banyak disarankan oleh para pembantunya untuk mengundang IMF untuk membantu krisis Malaysia. Tetapi, ada satu nasihat yang menentangnya, lalu kemudian Presiden Malaysia pun menurut untuk tidak meminta bantuan pada IMF.
Kemudian menurut Rizal, Malaysia memperkenalkan sistem Capital Control, akhirnya mata uang Malaysia stabil, ekonomi pulih dan Presiden Malaysia tidak jatuh saat itu. “Beda sekali dengan Indonesia,” tegasnya lagi.
Mantan Menko Ekuin era Gusdur ini menambahkab, bahwa mengatasi krisis tidak harus dengan meminjam hutang kepada IMF karena hanya akan membuat lubang krisis semakin besar dan kekacauan semakin tinggi.
Namun demikian menurutnya, pejabat Indonesia tidak banyak yang paham soal ini. Meski begitu, Ramli menekankan sekali lagi, untuk semester depan di tahun 2021 jika mengalami krisis sebaiknya jangan meminta bantuan kepada IMF.
“Pelajarannya jika semester depan kita alami krisis, jangan mudah minta tolong ke IMF. Setiap IMF dateng rupiah anjlok, bukan malah naik malah anjlok. Itulah blunder akibat ikut saran IMF,” tutupnya. (Ade/bcra)
