“Saya punya 13 kasus perpajakan. Semua akibat dari Strategic Transfer Pricing. Sistem perpajakan kita didikte oleh investasi asing. Maka, kasus kasus pajak tidak ada yang tuntas. Kasus Gayus Tambunan, putus mata rantainya. Kasus Hari Purnomo 375 M dianggap tidak masalah. Padahal ada masalah Sri Mulyani dengan Hadi Purnomo. Semua isinya gratifikasi dan suap. Kasus Angin Prayitno juga gak tuntas. Terakhir muncul Rafael ini,” katanya geram.
Noorsy meyakini, kalau PPATK punya keberanian mengungkap secara gamblang, maka habis negeri ini, karena semua korupsi akan terbongkar tanpa kecuali.
“Ini keanehan luar biasa, tax ratio meningkat, kata Sri Mulyani, dari 9,11 persen ke 10,38. Seharusnya tax yang didapat Rp2033,28 Triliun. Tetapi faktanya 1924 T. Ada selisih 108 T. Ini kan ajaib,” katanya geram.
Sementara mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan bahwa tax ratio zaman dulu mendekati 15 persen, sekarang kalau Menkeu masih Sri Mulyani, maka tak akan pernah naik. Ratio pajak justru turun terus. Sebagai patokan kata Said1 persen tax ratio itu sama dengan Rp200 triliun.
){kind=link}