KNews.id- Kebijakan penguasa saat ini mengarah pada pemerintahan otoriter sontoloyo dan jauh menyimpang dari UUD 45.
“Kami semua sangat menyayangkan kebijakan demi kebijakan mengarah pada suatu pemerintahan otoriter sontoloyo dan jauh menyimpang dari UUD 45,” kata Ketua Umum Gerakan Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Al Hamid kepada suaranasional.com, Kamis (2/9).
Baru saat ini bangsa Indonesia mengalami pemerintah yang tidak dapat mengayomi rakyatnya. Dan sepertinya makin menindas serta mengancam dan menakut-nakuti melalui perangkat-perangkatnya.
“Hal tersebut terjadi pada pengkritik dari kaum kebangsaan serta kaum keumatan mereka langsung dijemput dan dipenjarakan tanpa mendapatkan keadilan. Ini adalah bentuk kezaliman TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif),” jelasnya.
Di sisi lain, kata Habib Umar, koruptor dan bandar narkoba mendapatkan hak istimewa dalam pengadilan.
“Pesan saya kepada bapak pimpinan negara yang masa baktinya dua periode menjelang selesai. Berilah kesan yang baik pada segenap bangsa dan rakyat Indonesia yang saat ini mereka semuanya telah teraniaya dan sudah putus asa atas tindak-tanduk pemerintah saat ini yang jauh panggang dari pada api,” ungkapnya.
“Lakukan segera perubahan yang bijak tanpa rekayasa dan kepentingan. Kembalikan kepercayaan rakyat atau rakyat akan berteriak We Don’t Trust”
Selain itu, Habib Umar mengatakan, kondisi pemerintahan akhir-akhir ini menimbulkan polemik antar anak bangsa dan menimbulkan keprihatinan nasional sangat mendalam terhadap kehidupan masyarakat menghadapi Covid 19 yang saat ini luluh lantahkan kehidupan.
“Ditambah lagi dengan tidak tegaknya keadilan yang membawa Indonesia menjadi negara upnormal,” pungkas Habib Umar. (Ade/SN)
