Faisal Basri: Jika Menjadi Menteri BUMN, Saya akan Mundur!

KNews.id- Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengkritik keras langkah Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang mewacanakan untuk menjual aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Mal Cilandak Town Square (Citos) ke BUMN.

Menurut Faisal, setiap orang maupun pihak memiliki kebebasan untuk bisa ikut bersaing dalam berbisnis, termasuk mengambil alih kepemilikan Citos. Tidak seharusnya perusahaan plat merah untuk mengurusi sektor yang seharusnya dikelola oleh swasta.

“Apakah pantas BUMN itu memiliki mal? Apa tidak cukup Sarinah aja. Kok mengurusi tetek bengek kaya gini. Apa salahnya kalo misalnya saya yang ngebit citos dengan harga terbaik. Lantas tidak diutamakan, tapi dikasih dulu yang lain,” sebut Faisal di Jakarta, Kamis (12/3).

Sektor swasta sudah seharusnya diberi ruang lebih untuk bisa berkembang. Pun dengan BUMN, tidak seharusnya diberikan hak istimewa dalam hal apapun, termasuk pengambil alihan aset. Karenanya, kebijakan yang paling adil adalah melalui proses tender.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirhoatmodjo berharap pembeli Citos adalah BUMN, seperti PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Bahana.

“Tenderkan, siapa yg bisa beri terbaik. Kalau Bahana terbaik, ya silakan. Jangan eh Bahana beli yah!” Tegas Faisal Basri.

Melalui tender, maka ada peluang calon investor lain bisa membeli dengan harga yang lebih baik. Apalagi, dengan lokasi strategis Citos yang kini dekat dengan alat transportasi publik seperti MRT (mass rapid transit), maka ada peluang lebih investor lain untuk masuk.

“Siapa tau Sultan Brunei berani Rp 5 triliun, siapa tau kan. Itu bisa dikembangkan karena Citos itu kalau disulap bisa jadi kompleks apartemen yang komplek apartemen ditambah karena deket dengan MRT (Mass Rapid Transit) pengusaha-pengusaha Jepang kali mau, apa salah mereka beli lebih mahal,” jelasnya.

Proses melalui mekanisme penunjukkan atau hak istimewa sudah seharusnya tidak dilakukan oleh negara, Faisal menilai semuanya memiliki hak untuk ikut bersaing.

“Kalau saya bisa beli dengan harga yang lebih mahal, nggak boleh? Saya warga negara punya hak yg sama dengan Bahana. Saya bayar pajak sama, jadi nggak bener itu. Kalau saya mengharamkan negara punya mall,” sebutnya.

Karena itu, langkah Kementerian BUMN yang lebih mengutamakan sektor perusahaan plat merah dibanding BUMN adalah hal keliru.