KNews – Ekonom senior Faisal Basri, pemerintah terlalu memberhalalkan investasi. Investasi menjadi komitmen yang sering digencarkan pemerintah Indonesia.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.200 triliun di 2022.
Namun, ada hal menarik diungkapkan oleh Ekonom Senior Faisal Basri. Menurutnya, pemerintah terlalu memberhalakan investasi.
“Kalau saya boleh menilai, tahun 2021 ini ditandai dengan serangkaian kebijakan dan langkah pemerintah yang terkesan memberhalakan investasi,” kata dia, Selasa (28/12/2021).
Hal ini misalnya dengan melahirkan kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi. Menurut dia, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Kementerian Investasi.
“Karena sebetulnya investasi itu akan meningkat jika iklim investasi membaik, berusaha semakin mudah, pekerja terampil tersedia, terjadi persaingan usaha yang sehat, kemudahan memperoleh bahan baku dengan harga yg kompetitif, dan suku bunga pinjaman juga kompetitif. Jadi investasi itu sebetulnya hasil akhir dari faktor-faktor itu,” lanjut dia.
Faisal juga menyebut, dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), nilai investasi di Indonesia sudah sangat besar.
Nilai investasi Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, India, Brazil, Rusia, dan Afrika Selatan.
“Kemudian investasi di Indonesia lebih besar daripada negara dengan pendapatan menengah bawah, bahkan lebih tinggi dibanding negara berpendapatan menengah atas. Jadi, enggak benar kalau investasi itu jeblok,” jelas dia.
Lebih lanjut, Faisal menyebutkan permasalahan iklim investasi yang ada di Indonesia, yakni nilai investasi besar yang memberikan hasil kecil.
Jadi, investasi mengalami kenaikan, tetapi pertumbuhan ekonomi nasional turun terus.
“Jadi, ada masalah dengan investasi yang terjadi. Karena investasinya boros, investasi di-markup, investasi berupa proyek-proyek yang tidak ditenderkan, ditunjuk langsung, korupsi. Jadi, banyak keleleran, tidak dinikmati oleh rakyat, tidak dinikmati oleh ekonomi. Sehingga pemerintah kalap, investasi dikasih dikasih tax holiday dan segala macam (insentif) yang membuat penerimaan pajak turun terus,” papar dia.
Hal ini kemudian berimbas pada munculnya undang-undang dan peraturan pemerintah serta turunannya, seperti UU Omnibus Law atau UU Minerba. Padahal yang perlu diperbaiki adalah kualitas iklim berinvestasi.
“Jadi bukan besarnya investasi. Jadi untuk menunjukkan investasi efisien atau tidak ada namanya ICOR (The Incremental Capital-Output Ratio). Kalau misalnya dulu bangun jalan tol 1 km, per 1 km itu membutuhkan rata-rata 4,5 unit modal, (sedangkan) di era Pak Jokowi membutuhkan 6,5 unit modal. Jadi, 5% lebih banyak,” tegasnya. (RKZ/dmcrz)
