Oleh: Damai Hari Lubis, Aktivis Mujahid 212, Pemerhati Politik dan Hukum
KNews.id-Arah pernyataan Effendi Gazali/ EG. yang menyatakan ; ” Prabowo Subianto/ PS. akan menjaga keselamatan Jokowi dan Keluarga, jika dirinya menjadi Presiden RI. Di 2024 “.
Jika dari susut pandang kacamata terkait fenomena dan gejala realitas diluar daripada unsur objektivitas atau kebenaran yang ada, maka pernyataan EG. Sebuah sinyal atau kode keras kepada publik, bahwa Jkw. phobia atau ketakutan kepada sebuah kelompok atau golongan yang ada dan hidup ditengah masyarakat bangsa ini, mungkinkah karena dirinya merasa punya banyak kesalahan fatal, dalam memimpin bangsa ini, salah satunya apakah ada kaitannya terkait materi tuduhan Bambang Tri Mulyono dan dugaan Gus Nur, bahwa dirinya gunakan ijasah palsu sebagai persyaratan pencalonan untuk Pilkada Solo, Pilgub. DKI dan Capres RI di 2014 & 2019 termasuk kekhawatiran adanya laporan di KPK terhadap anaknya Gibran, dan terkait diskresi hukum dan politik serta beberapa regulasi yang ia terbitkan yang nyata membuahkan implikasi yang problematis, di antaranya Jokowi sebagai presiden akibat kebijakan politiknya sebagai salah seorang intelektual dader pembubaran organisasi Masyarakat HTI dan FPI, melalui regulasi yang Ia terbitkan ( Perpu No. 2 Tahun 2017. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 / 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ) dan keputusan dari para pembantu kabinetnya secara politik dan hukum yang indikasinya pembiaran akan adanya kriminalisasi para ulama dan aktivis dengan memenjarakan Imam Besar NRI. Habieb Rizieq Shihab/ HRS.
Hanya oleh sebab prokes covid 19 ( hukum yang sekedar mudah – mudahan berlaku ) Serta tidak ada rasa simpatinya sama sekali terhadap korban unlawful Killing KM. 50, yang justru pelakunya adalah para aparatur negara ( Anggota Polri ) dan sebagai seorang presiden dalam hubungannya dengan kegiatan negara, maka segala kekeliruan atau kesalahan yang semua terjadi terkait multi polemik kebutuhan dan persoalan bangsa ini, maka secara hukum ketatanegaraan dirinya sebagai presiden atau penguasa penyelenggara pemerintahan negara mesti turut bertanggung jawab setidaknya secara moralitas. Atau kah pernyataan EG. yang beredar terkait PS. Apakah hanya reka – reka pribadi dari EG, atau memang sesuai info yang EG dapatkan?
