KNews.id- Kementerian Keuangan buka-bukaan data soal utang Indonesia. Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan utang Indonesia yang mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun didapatkan dari dalam negeri.
Yustinus juga menyatakan sebagian besar utang Indonesia pun bentuknya dalam mata uang rupiah. Hal ini membuat risiko melambungnya utang karena pelemahan rupiah bisa diminimalisir.
Adapun, data-data ini dibeberkan Yustinus untuk merespons pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebutkan Indonesia membayar utang hingga Rp 1.000 triliun lebih per tahun.
“Sebagian besar utang Indonesia dalam mata uang Rupiah. 73% utang Indonesia berasal dari SBN domestik. Tentu hal ini baik untuk menekan market risk dari melambungnya nilai utang karena pelemahan rupiah,” ungkap Yustinus Prastowo dalam utas panjang lewat akun Twitter @prastow, dikutip Minggu (4/6/2023).
Dalam data yang dipaparkan, Yustinus membeberkan 73% utang Indonesia berasal dari dalam negeri dalam bentuk uang rupiah. Jumlahnya per April 2023 mencapai Rp 5.720,9 triliun, dari jumlah sebanyak itu utang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 22,5 triliun dan pinjaman lewat surat berharga negara (SBN) domestik sebesar Rp 5.698,4 triliun.
Sementara itu, uang luar negeri hanya sekitar 27% dari total utang Indonesia. Jumlahnya sekitar Rp 2.128,4 triliun dan dalam bentuk mata uang asing. Utang sebesar itu berasal dari pinjaman luar negeri sebanyak Rp 819,8 triliun dan SBN valuta asing sebanyak Rp 1.308,6 triliun.
Yustinus juga sempat menyinggung soal adanya utang BUMN yang besarnya sekitar Rp 4.542 triliun. Menurutnya BUMN bukanlah beban negara dalam hal ini kewajiban yang harus dibayarkan APBN.
“Mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, segala utang yang timbul atas corporate action merupakan tanggung jawab BUMN yang bersangkutan dan bukan merupakan utang negara,” beber Yustinus.
Kemampuan Bayar Utang
Indonesia sendiri sampai saat ini masih mampu membayar utang. Yustinus membantah bila Indonesia membayar utang hingga Rp 1.000 triliun per tahun seperti yang diungkap Jusuf Kalla.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang sudah diaudit BPK, sejak tahun 2017-2021 paling besar utang yang dibayarkan pemerintah per tahun hanya sebesar Rp 902,37 triliun di tahun 2021.
Secara runut, di tahun 2017 pengeluaran utang sebesar Rp 566,78 triliun, di 2018 sebesar Rp 759,26 triliun, di 2019 sebesar Rp 837,91 triliun, di 2020 sebesar Rp 770,57 triliun, dan di 2021 Rp 902,37 triliun.
Pengeluaran utang itu terdiri dari pembayaran cicilan pokok dalam negeri, surat berharga negara, cicilan pokok luar negeri, dan bunganya.
“Kita tidak mengeluarkan Rp 1.000 T per tahun untuk membayar utang seperti yang disampaikan oleh Pak JK. Bu Sri Mulyani sudah merespon ini,” ujar Yustinus.
Indonesia dijamin mampu membayar utang yang ada karena indikator risiko utang Indonesia menurun. Pertama, ada penurunan debt service ratio/DSR dari 2020 sebesar 47,3% menjadi 34,4% pada tahun 2022.
“Ini menurun lagi per April 2023 menjadi 28,4%. DSR adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang dengan pendapatan,” beber Yustinus.
Selain DSR, indikator Interest ratio atau rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan juga menurun, dari 19,3% pada 2020 menjadi 14,7% pada 2022, kemudian indikator ini turun ke level 13,95% per April 2023.
“Penurunan DSR dan IR ini menunjukan bahwa kemampuan APBN dalam membayar biaya utang baik pokok dan bunga semakin menguat,” kata Yustinus. (RZ/DTK)
