KNews.id– China membalas dendam kepada Amerika Serikat (AS) atas sejumlah sanksi yang diberikan. Pemerintahan Presiden Xi Jinping mengumumkan ‘menghukum’ tujuh warga negara dan entitas AS. Semua orang dan entitas itu terkait pemberian sanksi ke China dengan tudingan ‘memperburuk kebebasan di Hong Kong’.
Salah seorang yang dikenai sanksi adalah Sekretaris Perdagangan AS saat Donald Trump masih menjadi presiden Wilbur Ross. Saat menjabat, ia memperluas daftar perusahaan China yang diblacklist AS, termasuk raksasa teknologi Huawei dan ZTE.
Ketua Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China Carolyn Bartolomew juga termasuk dalam daftar. Termasuk petinggi lembaga seperti International Republican Institute dan Human Rights Watch.
Belum ada komentar dari AS soal ini. Sanksi ini dilakukan persis sebelum kunjungan pejabat senior AS ke Negeri Panda, 25 hingga 26 Juli mendatang di kota Tianjin, China.
Mengutip Japan Times, ini merupakan inisiatif dari Washington. Nantinya pertemuan itu akan dihadiri oleh Wakil Menlu AS Wendy Sherman dan beberapa pejabat dari Beijing seperti State Counsellor Wang Yi dan Wamenlu China Xie Feng.
Pembicaraan China akan menjadi bagian dari upaya AS yang sedang berlangsung untuk mengadakan pertukaran jujur … untuk memajukan kepentingan dan nilai-nilai AS dan untuk mengelola hubungan secara bertanggung jawab,” kata Departemen Luar Negeri pada pengumuman Rabu (21/7) malam.
melalui Global Times Kamis (22/7), China membenarkan kunjungan ini. China, dilaporkan media pemerintah itu, akan mengesampingkan buruknya hubungan bilateral untuk berbicara lebih lanjut dengan AS dan bekerja sama.
“Tetapi (China) tetap akan meletakkan garis dalam hubungan bilateral,” kata Kementerian Luar Negeri.
“China akan menyatakan posisinya dalam pengembangan hubungan kedua negara dengan ‘sikap tegas’ guna menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan, serta menuntut agar AS berhenti mencampuri urusan dalam negeri China.”
Hubungan antara Washington dan Beijing tetap memanas di era Presiden Joe Biden. Terbaru, Biden mengeluarkan perintah eksekutif untuk pembatasan investasi dari AS di beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan upaya pengembangan kemampuan militer China karena isu HAM di Xinjiang dan demokrasi Hong Kong.
Tercatat ada 59 perusahaan Negeri Tirai Bambu yang terjaring perintah itu. Selain itu Gedung Putih juga sedang mendorong investigasi tentang asal-usul Covid-19 oleh WHO. (Ade/cnbc)
 atas sejumlah sanksi yang diberikan. Pemerintahan Presiden Xi Jinping){kind=link}