Oleh: Sri Ningsih Astuti, Aktifis Literasi Digital Kesehatan Masyarakat
KNews.id- Tidak sinkronnya kebijakan Pemerintah Pusat dibawah komando Presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali menambah amburadul mitigasi pademi Covid-19.
Hal ini berawal dari pandemi nirmoralitas saling hujat dan serang oleh tim BuzzeRp pendukung Rezim dengan oposisi dari rakyat. Tim buzzeRp mendukung apapun kebijakan demi mendapatkan anggaran Rp 72 Milyar, dimana corona mulai menular ke luar cina. Agar wisatawan datang ke Indonesia dan mendapatkan devisa.
Rezim dan dukungan buzzer, mencoba menutupi bahwa, semenjak awal Covid-19 telah melockdown kota Wuhan, Hubei Cina, kemudian disusul oleh Italia saat ini. Negara tetangga Singapura telah melakukan penutupan akses masuk dan keluar untuk melindungi warganya.
Hal ini tidak menjadi pelajaran bagi rezim. 2,5 bulan rakyat hanya disuguhkan penyangkalan, drama dan kebijakan simpang siur bagaimana mitigasi pandemi Covid-19
Tentu ini menjadi gizi dan celah bagi Buzzer untuk mendapatkan keuntungan finansial besar. Maka dimulai drama pembelaan apapun kebijakan rezim. Hastag bersleweran untuk meredam suara kritis untuk menjadikan Covid-19 menjadi prioritas rezim. Terutama membentuk Komite Mitigas Covid-19 secara nasional.
Semestinya, semenjak awal Jokowi telah merancang Komite Nosional Mitigasi Covid-19. Mempersiapkan infrastruktur RS rujukan perawatan, persiapan peralatan tes dan tata cara penaganan, mulai dari labor penguji, otoritas pembatasan aktivitas sosial sampai tahap penutupan secara total kota atau negara.
Tapi ini tidak dilakukan, malah semenjak awal tidak menutup semua akses pintu masuk dari luar negeri, bahkan bagi buruh cina. Seperti kasus yang terjadi di Sulawesi Tenggara.
Tapi apa lacur, saat ini rakyat telah terpapar Covid-19. Malah tidak mendapatkan kepastian bagaimana tahapan tes mulai dari tingkat terendah Puskemas, RS Rujukan dan mitigasi korban dan orang yang menyertai.
Contoh kasus ‘Padmi’ dengan nama samaran hanya mendapatkan tes darah dan rontgen. Ia menemani seseorang pernah ke Singapura akhir Februari dan menjadi pembawa virus Covid-19 ke Jakarta.
Berdasarkan keterangan tim dokter memperbolehkan pulang. Tidak melakukan tes terukur dengan melakukan swab (uji corona). Sampel di kirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan.
Namun, dalam rentang waktu tiga hari Padmi mewakili pasien mesti bertanya ke Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Litbangkes, Namun, hingga 11 maret, sampel swab belum ada observasi.
Malah, fakta penanganan awal di tingkat bawah tidak prosedural dan standar jelas, juga penanganan di RS Rujukan Covid-19 yang tunjuk oleh Kemenkes. Pasien Covid-19 dan pendamping pasien tidak memiliki kepastian dan menghasilkan kebingungan serta ketakutan.
Inilah contoh kecil hasil kerja rezim, yang lebih memilih membiayai buzzer dengan gelontoran dana demi wisata ditengah wabah Covid-19 Rp 72 M dan berbagai dukungan politik. Daripada melakukan persiapan-persiapan teknis, taktis dan strategis memitigasi Covid-19 tidak menjadi wabah bagi rakyat Indonesia yang tidak ada kebijakan anggaran.
Malah menjadikan berbagai alternatif kebijakan tumbang tindih dan saling koreksi yang menjadi makanan empuk bagi buzzerRp antara Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Jokowi soal mitigasi Covid-19. Tugas buzzeRp hanya mengambil muka bagi siapa yang membayar jasa, baik ditingkat lingkaran istana, maupun Gubernur.
Dan pandemic covid-19 tidak menjadi pelajaran mendidik rezim dan rakyat Bersatu padu, tapi menjadi ladang uang bagi BuzzeRp diatas penderitaan rakyat yang ketakutan dan bigung harus bagaimana selamat dari wabah Covid-19. (Ikhsan)
Discussion about this post