KNews.id- Pemerintah memastikan penanganan KKB di Papua tidak berbenturan dengan nilai hak asasi manusia karena pelaksanaannya secara tegas terukur dengan pendekatan hukum.
“Presiden sudah wanti-wanti soal penanganan KKB ini. Harus tegas tetapi tidak boleh mengabaikan HAM,” kata Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat menggelar konferensi pers Festival HAM 2021 secara daring di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (28/4).
Sebagaimana diketahui, Sebelum Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (27/4) kemarin, beragam masukan penanganan KKB Papua sudah disampaikan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga bupati Puncak kepada Moeldoko.
Moeldoko menilai kejahatan yang dilakukan KKB di Papua memasuki babak baru. Sebab, kejahatan KKB mulai menjurus pada tindakan terorisme yang memunculkan rasa tidak aman, takut, hingga pembunuhan kepada masyarakat Papua itu sendiri.
“Ada usulan tidak lagi menggunakan istilah KKB tetapi teroris. Saat ini usulan tersebut masih jadi kajian bersama,” tutupnya.
Sebagai informasi, KKB belakangan melakukan penembakan terhadap Kabinda Papua, Brigjen TNI Putu Nugraha. Tentunya peristiwa ini memukul TNI, dan banyak pihak bahwa pemerintah harus bersikap tegas atas peristiwa ini.
Namun menariknya, berselang berapa hari Densus 88 justru menangkap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman, atas dugaan teroris. Tak hanya itu, petugas juga menggeledah bekjas markas FPI di Petamburan, dan menyinggung adanya dugaan bahan peledak, namun lagi-lagi sejumlah barang yang ditemukan justru untuk membersihkan WC. (Ade/bcra)
