KNews – Begini reaksi pelapor Tuhan bukan orang Arab. KSAD Jenderal Dudung Abdurachman memerintahan anak buahnya mengambil foto pihak yang melaporkan dirinya terkait pernyataan Tuhan bukan orang Arab.
Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD (Danpuspomad), Letjen TNI Chandra W Sukotjo berhasil mengambil foto pelapor, A. Syahruddin yang saat itu datang untuk diperiksa.
Koordinator pelapor dari Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA), Damai Hari Lubis membenarkan jika A. Syahruddin yang datang memenuhi panggilan untuk pemeriksaan pihak pelapor, telah difoto oleh anggota Puspomad.
Koordinator Pelapor KUHAP APA, Damai Hari Lubis tak Mempermasalahkan Rekannya Difoto
Namun, Damai menyatakan jika dirinya mengaku tak masalah meski rekannya difoto oleh anggota Puspomad.
Hal ini jika hal tersebut masih terkait dengan prosedur di dalam membuat suatu laporan khususnya yang berlaku di lingkungan Puspomad.
“Benar difoto. Tapi kami tidak ada masalah, karena itu memang proseduralnya,” kata Damai seperti dikutip Hops.ID dari kanal Youtube Refly Harun.
Menurut Damai sepengetahuannya ada satu orang pelapor yang merupakan kliennya yang difoto oleh anggota Puspomad. “Klien kami yang difoto bernama A. Syahruddin,” ujar Damai.
Seperti diketahui, pada acara Podcast Deddy Corbuzier yang tayang di kanal YouTube pada November 2021, Jenderal Dudung mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.
“Kalau saya berdoa setelah salat, berdoa saya simpel aja, ya Tuhan, pakai Bahasa Indonesia saja karena Tuhan kita bukan orang Arab. Ya Tuhan, ya Allah SWT, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang,” kata Dudung.
Buntut dari kata-kata tersebut belakangan koalisi ulama melaporkan Jenderal Dudung ke Puspumad.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan TNI akan proses Jenderal Dudung
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan TNI akan proses Jenderal Dudung yang dilaporkan oleh Koalisi Ulama soal ujaran Tuhan bukan orang Arab.
Jenderal Andika mengatakan TNI wajib memproses semua laporan yang masuk ke Puspomad. Walau itu yang dilaporkan adalah Jenderal Dudung, laporan tetap wajib diproses.
“Kami punya kewajiban menindaklanjuti laporan tersebut dan kita sudah mulai Senin kemarin,” jelas Jenderal Andika. (RKZ/hops)
