KNews.id – Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa calon wakil kepala daerah yang belakangan mencuat di DPR RI. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak sepakat dengan usulan agar Pilkada hanya diikuti calon kepala daerah tanpa calon wakil.
“Kami enggak setuju,” kata Hasto saat ditemui di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8). Menurut Hasto, sistem Pilkada lahir dari semangat reformasi yang mengembalikan kedaulatan dari penguasa kepada rakyat. Dia mengatakan keberadaan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah menjadi bagian yang melekat dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Hasto mengakui dalam praktiknya kerap muncul persoalan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya setelah keduanya terpilih. “Jadi, substansi Pilkada itu kan lahir dari spirit reformasi. Kedaulatan yang sebelumnya ditentukan oleh penguasa, kemudian kedaulatan ya berada di tangan rakyat,” ucap Hasto.
“Ya, konsep kepala dan wakil ini kan sesuatu yang sudah melekat. Dan sesuatu yang hidup meskipun di dalam praktik setelah terpilih banyak juga persoalan yang muncul antara kepala daerah dan wakil kepala daerah,” lanjutnya.
Hasto mengatakan persoalan yang lebih penting untuk dibahas bukan menghapus jabatan wakil kepala daerah, melainkan bagaimana menyiapkan calon pemimpin daerah secara sistemik. Menurut dia, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk dicalonkan, sementara partai politik menjadi wadah pembinaan calon pemimpin.
“Isu yang terpenting bagi PDI Perjuangan sebenarnya adalah yang pertama bagaimana kami menyiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik. Bagaimana setiap warga negara punya hak untuk dicalonkan dan partai sebagai sarana untuk menggembleng calon-calon pemimpin tersebut,” ujarnya.
Selain kaderisasi, Hasto menyoroti persoalan tingginya biaya politik dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dia mengatakan PDIP telah membangun mekanisme sekolah partai dan aturan internal untuk mencegah praktik jual-beli rekomendasi dalam proses pencalonan.
Hasto menyebut kepala daerah dari PDIP tidak mengeluarkan dana khusus untuk mendapatkan rekomendasi karena proses politik di internal partai mengedepankan mekanisme gotong royong. Dia kemudian mengaitkan tingginya biaya politik dengan kondisi fiskal negara. Hasto menilai anggaran negara perlu diarahkan pada sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendidikan vokasi.
Hasto juga menyinggung pentingnya politik tata ruang, termasuk menjaga lahan pertanian agar tidak terus beralih fungsi. Dia mencontohkan sistem transportasi massal berbasis kereta api di Belanda yang menurutnya tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian.
Di sisi lain, Hasto menegaskan keberadaan wakil kepala daerah tetap diperlukan dalam mekanisme pemerintahan. Menurut dia, jabatan tersebut penting untuk mengantisipasi berbagai kondisi, termasuk ketika kepala daerah berhalangan menjalankan tugas.
“Jadi, bukan kemudian meniadakan salah satu jabatan. Karena juga harus dipikirkan kalau terjadi kondisi darurat. Misalnya kepala daerah berhalangan, kan kita harus ada mekanisme,” tuturnya.
Hasto mengatakan keberadaan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga telah menjadi bagian dari kultur tata pemerintahan di Indonesia.
“Itu sudah masuk di dalam kultur tata pemerintahan kita. Itu pandangan PDIP. Jadi, kami enggak setuju,” ucapnya.
Wacana Pilkada tanpa calon wakil kepala daerah sebelumnya mencuat di DPR RI. Usulan tersebut disebut menjadi salah satu topik yang dibahas lintas fraksi meskipun RUU Pilkada belum masuk dalam agenda legislasi 2026.
Wacana itu mengemuka setelah anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyinggung persoalan tersebut dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 30 Juli 2026. Khozin menyoroti pembagian peran antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinilai belum proporsional.
Menurut dia, wakil kepala daerah selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai vote getter dalam pemilu, tetapi tidak memiliki peran signifikan setelah terpilih. “Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini,” kata Khozin.
