 semakin brutal semenjak undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan){kind=link}
Kemudian yang ketiga, regulasi yang sejatinya merupakan produk politik antara presiden dan DPR tidak kunjung mendukung penguatan pemberantasan korupsi. (Ade/SN)
- Advertisement -
Copyright © KeuanganNews.ID All Rights Reserved
About us
KeuanganNews: Investigasi Keuangan & Politik
