KNews.id- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 setidaknya ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yaitu pemulihan industri, pariwisata dan investasi, penguatan sistem ketahanan pangan, reformasi sistem Kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem ketahanan bencana, dan penguatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
Suharso menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan, baik dalam jangka menengah maupun panjang yang adaptif di era volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, demi menjaga keseimbangan antara kepentingan memajukan ekonomi, usaha produktif, dan tetap sehat.
“Memasuki 2021, tentu tantangan tetap masih di sekitar pandemi dan ini tentu soal vaksin dalam mencapai herd immunity, pemerintah berusaha agar vaksin terus bisa dilakukan dengan baik,” ujar Menteri Suharso, seperti dikutip dalam keterangannya.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga memaparkan memang di 2021 diperkirakan menjadi tahun awal pemulihan ekonomi yang juga menjadi momentum mendorong reformasi sosial, baik aspek perubahan struktural, maupun perubahan kultural, mindset, dan paradigma.
“Salah satu sasaran pembangunan tahun 2021 juga untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Sasaran pembangunan nasional 2021 mencakup dua komponen kunci. Pertama, pemulihan ekonomi dengan target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,7-9,1 persen, Rasio Gini sebesar 0,377–0,379, dan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju target 29,85% hingga 30,64 persen di 2030.
Kedua, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan terjaganya daya beli masyarakat dengan target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,78–72,95 dan Tingkat Kemiskinan sebesar 9,2–9,7 persen.
Hasil perhitungan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan, akibat pandemi Covid-19, kehilangan daya beli masyarakat akibat Loss of Income sebesar Rp 374,4 triliun, akibat penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan tingkat utilisasi industri turun hingga 55,3 persen dari titik sebelumnya, yakni 76,3 persen.
“Untuk meningkatkan trajectory perekonomian Indonesia, terutama untuk keluar dari Middle Income Trap, kalau kita tidak melakukan transformasi ekonomi, kita tidak bisa mengembalikan produk domestik bruto kembali ke saat sebelum krisis. Kunci dari Transformasi Ekonomi adalah mengubah struktur perekonomian dari sektor dengan produktivitas lebih rendah menjadi sektor dengan produktivitas tinggi. Terkait kebutuhan investasi, di 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh lima persen sehingga butuh investasi 5.800-5.900 triliun rupiah,” ujar Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.
Transformasi ekonomi juga bisa dicapai melalui TPB/SDGs, meski capaiannya kini terdampak pandemi Covid-19 dari segi lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Namun demikian, capaian TPB/SDGs Indonesia patut diapresiasi mengingat Indonesia adalah satu dari enam negara dengan perumusan Voluntary National Review terbaik. Indonesia juga berhasil mencatatkan Laporan Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Berdasarkan Laporan Pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia 2019 yang diluncurkan Menteri PPN/ Kepala Bappenas pada 22 Oktober 2020, pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs tergambar dari 280 indikator, sekitar 52 persen telah mencapai target yang ditetapkan dalam RAN 2017-2019, 18 persen menunjukkan tren akan membaik, dan 30 persen yang memerlukan perhatian khusus.
Perhatian khusus terkait capaian TPB/SDGs antara lain laju penurunan tingkat kemiskinan yang semakin melambat, prevalensi stunting, wasting, dan defisiensi zat-zat gizi mikro yang masih relatif tinggi pada anak balita, perlunya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, pemanfaatan energi yang lebih efisien, penurunan kesenjangan, pengelolaan konservasi perairan yang belum efektif, serta ketersediaan data yang berkualitas dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat. Indonesia juga memiliki 29 provinsi yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah SDGs. Sekitar 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga telah menyampaikan Sustainability Report sebagai laporan partisipasi dalam implementasi TPB/SDGs.
Terkait Ibukota Negara (IKN), Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyatakan dari sisi linimasa, pembangunan Ibu Kota Negara masih sesuai jadwal meski mengalami sedikit pergeseran. Di akhir 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan berkantor di IKN.
“Bappenas telah menyelesaikan Master Plan dan Detail Plan IKN sehingga jika ada perintah dari Presiden, bisa langsung dilakukan, bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, transformasi ekonomi lebih cepat karena tidak boleh energi konvensional, sementara RUU sudah masuk Prolegnas, Raperpres untuk membentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara sudah siap,” tutup Menteri Suharso. (Ade)
