KNews.id – Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa angkat suara terkait jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) jatuh sudah berada di ambang batas rata-rata, dalam dua bulan pertama tahun ini.
Seperti diketahui, sepanjang tahun ini, sudah ada 6 BPR dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terbaru, PT BPR EDC Cash yang terletak di Tangerang, Banten pada tanggal 27 Februari 2024.
“Sekarang sudah sudah 6 BPR [jatuh], ya nggak apa-apa, uang kita cukup, uang kita banyak sekali [untuk membayar klaim simpanan]. Kalau BPR [jatuh], ya itu utamanya adalah karena mismanagement, ya diambil lah dimainkan sama pemiliknya itu utamanya.”
Purbaya mengatakan sejauh ini tidak ada BPR yang bermasalah karena tekanan ekonomi. “Saya sedang cari ada nggak BPR yang masalah tapi yang managementnya bagus, jadi bukan karena dimaling tapi keadaan ekonomi lah. Sampai sekarang belum dapat,” kata Purbaya.
Ia melanjutkan, ada beberapa BPR yang diserahkan OJK ke LPS yang bisa dicarikan investor baru. Sehingga BPR tersebut tidak perlu dicabut izin usahanya.
“Tapi beberapa BPR misalkan [diserahkan] ke kami dari OJK, ada juga ternyata yang bisa dicarikan investornya, jadi ada beberapa yang dikasih ke kami. Nggak CIU [cabut izin usaha], tapi akan survive beberapa, paling nggak 2 saya pikir,” kata Purbaya.
“Akan lebih banyak BPR jatuh atau nggak? kita tunggu dari OJK, saya juru bayar, saya bayar langsung.”
Sementara itu, LPS saat ini memiliki aset sebesar Rp214 triliun, lebih dari cukup untuk membayar klaim pinjaman keenam BPR yang jatuh tahun ini. Purbaya mengatakan total nilai klaim simpanan dari keenam BPR tersebut tidak sampai Rp1 triliun.
