KNews.id – Jakarta , Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memungkinkan untuk menjadi Penasihat Khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahlil mengingatkan dalam politik semua bisa terjadi.
“Ya kemungkinan semua terjadi. Selama dalam rangka konstitusional,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 8 April 2024.
Namun, dalam kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan keterlibatan Jokowi itu tidak akan masuk pada urusan pembentukan kabinet. Eks Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini mengklaim Jokowi paham hak prerogatif presiden seperti apa.
Bahlil mengatakan program Prabowo pada prinsipnya berkelanjutan. Menurut dia, dalam pembahasan soal rancangan APBN 2025, beberapa program Prabowo sudah dibahas secara makro. ”Tapi kan itu akan diputuskan pada saat MK dan penetapan KPU,” kata dia.
Wacana Jokowi menjadi penasihat khusus Prabowo awalnya dilempar Eks politikus PDI Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait. Hal ini diungkapkan Ara, sapaannya, dalam acara buka bersama dan santunan anak yatim bertajuk Aktivis Nasional dan Sahabat Bang Ara di The Acre jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat Ahad 7 April 2024.
Ara menyebut Prabowo tentu harus menjadi Presiden yang utuh sebagai petugas rakyat – tidak boleh jadi boneka dari siapa pun. Pada kesempatan itu, Ara menuturkan alasan relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini lantaran paslon nomor urut 02 itu akan melanjutkan program-program Jokowi.
“Sebab itu, Jokowi akan menjadi penasihat khusus bagi presiden dan wakil,” kata Ara dalam keterangan resminya pada Ahad, 7 April 2024.
Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka – putra Jokowi, sebagai pemenang Pilpres 2024.
Meski demikian, saat ini kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tengah mengajukan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK.
Sejauh ini belum ada keterangan atau bentuk resmi tim transisi baik dari pemerintah maupun Prabowo. Para pengamat sebelumnya menilai logika transisi sangat rasional jika ada peralihan kekuasaan yang berbeda secara politik. Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 mengusung tema keberlanjutan.
