spot_img

Jimly Minta Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Ditunda hingga 6 Bulan, Ini Alasannya

KNews.id – Jakarta – Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, buka suara mengenai rencana MPR RI menggelar sidang pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026.

Jimly mengatakan, perihal penentuan tanggal sidang MPR tersebut jangan sampai menyebabkan penentuan figur yang menjadi wapres tanpa pertimbangan matang.

- Advertisement -

Kemudian, menurutnya, meskipun konstitusi mengatur tenggat waktu 60 hari bagi MPR untuk menggelar sidang paripurna. Namun, hal tersebut sebaiknya tidak membuat penentuan wapres pengganti tergesa-gesa.

“Saya malah usul, urusan tanggal ini jangan sampai menyebabkan penentuan wapres asal jadi tanpa pertimbangan matang. Sebaiknya konstitusi dibaca jangan hanya dari teksnya tapi juga nilai-nilai moral yang terkandung dalam teks sehingga bukan hanya soal kepastian yang diutamakan tapi juga keadilan dan kemanfaatan,” kata Jimly, kepada Tribunnews.com, Sabtu (21/11/2026).

- Advertisement -

Menurut Jimly MPR harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan agar tidak terkesan tergesa-gesa.

“Untuk apa cepat sesuai teks harfiah tapi mudaratnya terlalu besar dengan menentukan pilihan tergesa-gesa,” tambah dia.

Jimly kemudian menjelaskan, Undang-undang Dasar (UUD) dapat diubah dengan tiga cara, diantaranya formal amendment, judicial interpretation, dan konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention yang melanggar teks formal tapi untuk kepentingan yang lebih besar dapat dimusyawarahkan dan disepakati bersama untuk memberi keleluasaan konstitusional kepada Presiden selama 6 bulan menyiapkan dua calon wapres.

“Ini secara formal melanggar tapi kalau disepakati bersama oleh Presiden dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD maka saja dilakukan perubahan jadwal untuk kepentingan manfaat yang lebih besar dan mudarat yang paling ringan,” kata Jimly.

Sementara itu, Jimly tak menutup mata bahwa proses yang dijelaskannya tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan, misalnya dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menjadikan pelanggaran aturan dalam proses pemilihan wapres pengganti sebagai objek perkara.

Namun demikian, ia mengatakan, hasil pemilihan wapres di MPR semestinya tidak dianggap sebagai objek perkara.

- Advertisement -

Menurutnya, perdebatan publik bukan menjadi masalah serius apabila dibandingkan dengan kualitas tokoh yang terpilih menjadi wapres pengganti mendatang.

“Hasil pemilihan di MPR, mestinya tidak dianggap sebagai objek perkara PTUN. Tapi kalau soal ribut dengan ragam pendapat, ya tidak apa-apa, yang dapat dipilih tokoh yang terbaik, bukan asal-asalan hasil kasak-kusuk transaksional,” tutur Jimly.

Mekanisme Penggantian Wakil Presiden

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Presiden

Dengan mekanisme itu, kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua kandidat berada di tangan Presiden. Meski demikian, dinamika politik dan dukungan partai-partai koalisi tetap berpotensi memengaruhi proses sebelum nama calon diajukan kepada MPR.

3 Kriteria Wakil Presiden

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso memaparkan tiga kriteria prinsip yang diharapkan dimiliki dua calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran.

Ketiga kriteria tersebut meliputi kesamaan ideologi dengan Presiden Prabowo, kemampuan manajerial untuk mengawal program pemerintahan, serta kemampuan menjaga konsolidasi politik antarpartai koalisi.

Hal itu disampaikan Sugiat dalam wawancara khusus bersama News Manager Tribun Network, Rachmat Hidayat, di studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Sugiat, kriteria pertama yang menjadi harapan internal Partai Gerindra adalah kesamaan ideologi dengan Presiden Prabowo, terutama komitmen dalam menegakkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia menjelaskan, semangat tersebut berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi Prabowo yang menekankan pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sugiat mencontohkan sejumlah langkah pemerintahan Prabowo dalam menertibkan praktik ekonomi yang dinilai merugikan negara.

Di antaranya penertiban enam juta hektare konsesi perkebunan, penindakan tambang ilegal yang dibekingi oknum aparat, pemberantasan mafia impor bahan bakar minyak (BBM), hingga praktik mafia ekspor melalui under-invoicing dan under-pricing.

Menurutnya, calon Wapres harus memiliki arah dan semangat kebijakan yang sejalan dengan Presiden agar tidak terjadi perbedaan orientasi dalam menjalankan pemerintahan.

Kriteria kedua, lanjut Sugiat, calon Wapres harus memiliki kemampuan manajerial sebagai eksekutor atau unit pendukung untuk memastikan program-program besar Presiden berjalan efektif di lapangan.

Sejumlah program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga pembangunan sumber daya manusia.

Sementara kriteria ketiga adalah kemampuan melanjutkan konsolidasi politik antarpartai koalisi yang selama ini telah terbangun.

Menurut Sugiat, soliditas koalisi pemerintahan perlu dipertahankan agar tidak terganggu oleh kepentingan politik menjelang kontestasi Pemilu 2029.

(RD/TBN)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini