spot_img

Anggaran Pendidikan dan Air Bersih Dikorupsi, Siapa yang Menanggung Akibatnya?

KNews.id – Jakarta – Dalam sebuah pidato wisuda, Prilly Latuconsina bercerita tentang kunjungannya ke sebuah sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur. Di tengah ruang kelas dengan tembok rusak, seorang anak berkaus kebesaran duduk di barisan paling depan. Matanya terus tertuju kepada tamu yang sedang berbicara. Belakangan, perempuan itu baru tahu bahwa anak tersebut belum bisa membaca.

Di Kampung Bibikem, Merauke, seorang guru merekam muridnya minum air keruh dari botol. Air itu berasal dari waduk yang menyusut selama kemarau. Warga mengandalkannya untuk minum dan memasak karena sumur bor bantuan pemerintah sudah lama tidak berfungsi. Bagi kita, tayangan itu mungkin lewat dalam hitungan detik. Bagi anak-anak di sana, besok pagi mereka masih harus mencari air.

- Advertisement -

Apa hubungan kedua cerita itu dengan korupsi? Tembok rusak dan sumur mati saja belum membuktikan tindak pidana. Sebagai penyidik, saya harus menjaga batas itu. Tetapi sebagai dosen, saya juga harus mengajak mahasiswa bertanya lebih jauh.

Kalau anggaran pendidikan atau air bersih diselewengkan, siapa yang harus menjalani hari-harinya dengan layanan yang kurang? Dan mengapa kita begitu hafal angka kerugian negara, sementara jarang bertanya berapa lama warga menanggung akibatnya?

- Advertisement -

Di Boven Digoel, pertanyaan itu punya alamat. Kejaksaan Tinggi Papua mengungkap perkara dugaan korupsi proyek air bersih yang dibiayai Dana Otonomi Khusus. Menurut penyidik, tagihan penuh diupayakan ketika kemajuan pekerjaan masih di bawah lima persen. Audit Inspektorat menghitung kerugian negara sekitar Rp2,89 miliar.

Saat perkara itu diumumkan, sarana air bersihnya belum selesai dan warga belum memperoleh manfaat. Di atas kertas, orang sudah mengurus tagihan. Di lapangan, orang masih menunggu air.

Keluarga berada punya jalan keluar ketika layanan publik mengecewakan. Mereka bisa membeli air, membayar les, atau memindahkan anak ke sekolah lain. Keluarga dengan penghasilan pas-pasan harus menyiasati uang belanja, menambah waktu untuk mencari air, atau menerima apa yang tersedia.

Begitulah korupsi memperlebar ketimpangan. Orang yang sejak awal punya sedikit pilihan harus mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk mendapat hal-hal yang bagi orang lain terasa biasa.

Ada kegelisahan lain yang sama besarnya. Setelah perkara lewat, betapa cepatnya sebagian lembaga kembali menyediakan kursi terhormat. Ada mantan terpidana korupsi yang ditunjuk menjadi komisaris anak usaha BUMN. Ada yang kembali memegang posisi strategis di partai. Ada pula yang secara rutin dimintai pendapat di layar kaca.

Masing-masing pihak tentu punya alasan. Justru alasan itulah yang patut disampaikan kepada publik, terutama ketika peran baru seseorang bersinggungan dengan kewenangan yang pernah ia salah gunakan.

- Advertisement -

Setiap orang yang telah menjalani pidana berhak kembali bekerja dan hidup bermasyarakat. Memberi kesempatan kedua adalah bagian dari masyarakat yang beradab. Memberikan jabatan pengawasan atau memperkenalkan seseorang sebagai rujukan publik adalah keputusan yang juga menyangkut kepercayaan orang banyak.

Partai bisa menjelaskan pertimbangan etiknya. Pemegang saham bisa membuka dasar penunjukannya. Redaksi bisa memberi konteks yang relevan agar pemirsa dapat menilai sendiri. Rasa malu seseorang sulit diukur. Kesediaan lembaga untuk menjelaskan keputusannya bisa kita lihat.

Bagi saya, perilaku koruptif telah melewati ambang kewajaran ketika warga mulai menganggap uang pelicin sebagai ongkos biasa, ketika orang yang menolak titipan dianggap kurang pandai bergaul, dan ketika lembaga lebih sibuk meredakan kegaduhan daripada memperbaiki cara mengambil keputusan.

Coba dengarkan nasihat yang kadang kita berikan kepada orang yang baru masuk dunia kerja, agar ia pintar membawa diri. Nasihat itu terdengar baik-baik saja. Persoalannya muncul ketika yang dimaksud adalah tahu kapan harus tutup mata.

Lalu apa yang bisa kita lakukan? Warga bisa menyimpan bukti, meminta informasi anggaran, dan melaporkan penyimpangan melalui jalur yang tersedia. Kampus bisa membawa dokumen pengadaan dan temuan audit ke ruang kuliah, lalu mengajak mahasiswa menelusuri siapa yang menanggung akibatnya.

Aparat penegak hukum harus berani memeriksa perkara dengan ukuran bukti yang sama, siapa pun yang diperiksa. Pemerintah dapat membuka data kontrak, kemajuan pekerjaan, serta siapa yang bertanggung jawab merawat fasilitas setelah proyek diresmikan. Publik perlu tahu kepada siapa harus mengetuk pintu saat air berhenti mengalir.

Kemarahan publik bisa dimengerti. Kekerasan justru menambah korban dan memberi pihak yang semestinya menjawab kesempatan untuk mengalihkan perhatian dari pokok persoalan. Diam pun ada harganya. Biasanya, yang membayar adalah orang yang paling sulit didengar.

Saya kembali teringat pada anak yang memilih duduk di barisan paling depan itu. Ia sudah datang dan siap belajar. Orang-orang dewasa punya bagian untuk dikerjakan. Ada anggaran yang harus dijaga, sekolah yang harus dirawat, dan keputusan yang harus bisa dijelaskan.

Anak itu sudah mengambil tempatnya. Kita perlu memastikan ia memperoleh kesempatan yang membuat pilihannya untuk duduk di depan berarti.

(RD/RML)

Berita Lainnya

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Terkini