KNews.id- Nama Gibran Rakabuming Raka anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Bukan karena dia terpilih menjadi Wali Kota Solo tapi terkait sebuah artikel dari Majalah Tempo berjudul “Otak-Atik Paket Bansos dan Jatah untuk Pejabat Negara”.
Nama Gibran trending di Twitter karena disebut-sebut dalam pusaran kasus korupsi bansos Mensos Jualiari Batubara yang sekarang ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief bertanya-tanya pada sosok yang oleh artikel itu disebut sebagai “Anak Pak Lurah”.
“Benarkah Gibran ‘Anak Pak Lurah’?” ujarnya bertanya-tanya di akun Twitter pribadinya, Ahad (20/12).
Andi arief seraya memposting laporan Majalah Tempo tentang kasus yang menyeret politisi PDIP Jualiari Batubara. Di mana tidak hanya mengulas fee Rp 10 ribu seperti yang ramai diberitakan saat itu, tetapi juga potongan lain yang disunat Mensos Juliari Batubara dari bantuan sosial (bansos) Covid-19. Hal ini karena nilai bansos yang jatuh ke masyarakat itu tidak sampai Rp300 ribu, tapi hanya sekitar Rp200 ribu.
Juliari, disebut meminta kutipan sebesar 10 hingga 20 persen dari nilai pengadaan paket bansos untuk disetor ke sejumlah politikus dan pejabat pemerintah. Dalam berita tersebut, Menteri Jualiari Batubara, sempat menyebut nama putra presiden Jokowi dalam pengadaan tas bansos. Tas bansos itu kabarnya diserahkan pengerjaannya ke perusahaan Sritex di Sukoharjo atas rekomendasi dari Gibran.
“Benarkah Gibran anak Pak Lurah ?,” kata Andi Arief.
Andi Arief juga mempertanyakan soal langkah Mensos Juliari Batubara menyewa jet pribadi untuk menyambangi kantong-kantong PDIP, serta bertemu staf Puan Maharani dan menyerahkan tas berisi uang miliaran rupiah.
“Selain anak Pak Lurah minta jatah pengadaan goodie bag, Juliari Batubara menyewa jet pribadi menyambangi kantong² PDIP termasuk bertemu dengan staff Puan menyerahkan tas berisi miliaran. Upeti Bansos untuk Tim Banteng,” postingnya.
Sementara menanggapi pemberitaan tersebut, politisi PDIP Deddy Sitorus kepada RMol.id mempertanyakan data yang diperoleh Tempo. Sebab seharusnya, data yang didapat itu menjadi dokumen hukum yang seharusnya dibuka di pengadilan. (AHM)
